Pilih No 6 Untuk Kab Sumedang

WaBup/CaBup H. Taufiq Gunawansyah, S. IP. M.Si. Mencanangkan : Pariwisata, Seni Dan Ekonomi Kreatif

SUMEDANG, WIP

WaBup/CaBup

H. Taufiq Gunawansyah, S.IP., M.Si. menghadiri Pagelaran Seni Rakyat dalam  "Festival Seni Dan Ekonomi Kreatif Wilayah Priangan Timur 2012" di alun-alun Sumedang, Sabtu, (15/12). Acara tersebut diikuti oleh 6 kabupaten dan kota, yakni Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya,  Kabupaten Ciamis, dan Kota Banjar.

Dalam sambutannya, WaBup/CaBup H. Taufiq Gunawansyah merasa bangga Kabupaten Sumedang terpilih sebagai lokasi festival, dia juga sangat bahagia karena Kabupaten Sumedang meraih penghargaan dari Inovative Govermen Award (IGA).

Lebih lanjut, Ia mengatakan proyeksi ini sudah lama direncanakan, bagaimana merancang ekonomi kreatif, seperti Jatinangor yang telah menjadi pintu gerbang sentral ekonomi kreatif, selain wajah utama, Jatinangor juga terdapat berbagai kampus Nasional.

"Momentum ini sangat berharga, untuk mensenergikan antara kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Sumedang, dalam membangun Ekonomi kreatif,sehingga kedepannya Sumedang menjadi daerah kunjungan wisata" ujarnya,.

Sementara itu, Rektor UPI, Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd., dalam sambutannya, terpilihnya Kabupaten Sumedang sebagai tuan rumah Pagelaran Seni Rakyat ini di karenakan seniman dan masyarakat sumedang  sangat menjungjung tinggi nilai nilai-seni. Karena dinilai kegiatan ini sangat kreatif, maka dengan modal seni ini bisa dijadikan untuk mendongkrak ekonomi secara keseluruhan.

Terselenggaranya pagelaran seni kerakyatan/islam ini berkat kerjasama Kementrian parawisata, UPI, Disporabud, Disperindag, dan Disdik Kab Sumedang. Dalam acara tersebut langsung dihadiri Dirjen Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Kementrian Parawisata, Prof. Dr. H. M. Ahman Sya, (Asli putra kelahiran Ciamis).

Pagelaran yang dibilang langka itu, menampilkan pagelaran kolosal seni budaya leluhur sumedang Prabu Eyang Jaya Perkosa dan penampilan anak-anak (Siwa/siwi SD se-Kab. Sumedang), pertunjukan "Geger Hanjuang (Karya Simpay Panaratas dan SMA Rancakalong), pagelaran pencak silat (Mahasiswa Seni Tari FPBS UPI), Pertunjukan Gamelan Fatahilah (Mahasiswa Penidikan Seni Musik FPBS UPI) dan beberapa kesenian khas dari peserta festival dari kab/kota se priangan timur, seperti Rudat dan Calung Renteng (Kab.Tasikmalaya), Bangkolung (Kota Tasikmalaya), Bangklung dan Lais (Garut), Reog dan Calung (Banjar), Ronggeng Gunung dan Buta Doar  (Ciamis), Umbul dan Bangreng Sumedang, sekaligus penyerahan tangkal hanjuang sebagai simbol, kegagaha, keberhasilan dan kekuatan yang diberikan kepada,Wakil Bupati/CaBup, Rektor UPI serta Dirjen secara simbolis.  .

Festival ini berlangsung hingga Ahad. Dimana pada Ahad-nya di isi dengan acara Seminar dan Worksop yang bertemakan "Optimalkan Peranan Seni Dan Budaya Lokal Sebagai Pendukung Pendidikan, Prawisata, dan Ekonomi Kreatif", bertempat di Gedung IPP Sumedang.

H.Taufiq Gunawansyah (Wakil Bupati/CaBup) kelihatan nyata di lapangan,tidak terbatas pada kegiatan satu acara saja, melainkan di beberapa kegiatan masyarakat sumedang,baik Sosial, Budaya maupun acara keagamaan Nampak selalu menghadiri membaur dengan berbagai lapisan masyarakat,seperti tampak dalam gambar.*Red

Usep CaWaBup, Silaturahmi dengan Warga Dusun Cikubang

SUMEDANG, WIP

Calon Wakil Bupati Kabupaten Sumedang, Ir. H. Usep Kamaruzzaman, M.M., didampingi H. Jafar Shidik dan Edi Supriyadi (anggota DPRD FPG) beserta tim 2 melakukan silaturahmi dengan warga Dusun Cikubang, Ds. Sukahayu, Kec. Rancakalong, beberapa waktu lalu.

Usep (CawaBup) menjelaskan, kepada tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan warga disela-sela silaturahmi,"dirinya telah mendapatkan dukungan untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kab Sumedang yang akan dilaksanakan tgl 24 pebruari 2013 berpasangan dengan H. Taufiq Gunawansyah, S.IP., M.Si.,  sebagai calon Bupati Sumedang priode 2013-2018.

"Saya datang ke dusun ini selain undangan dari ketua PK Golkar Rancakalong juga melakukan silaturahmi dengan tokoh masyarakat, para pemuda dan warga masyarakat Dusun Cikubang karena mereka belum mengenal siapa saya. Sekalian memperkenalkan diri sebagai calon wakil bupati Kabupaten Sumedang mendampingi bapak Taufiq Gunawansyah  ," katanya.

Ia juga berharap, dengan adanya silahturahmi ini, masyarakat khususnya Dusun Cikubang umumnya masyarakat Kabupaten Sumedang bisa mendukung pencalonan dirinya bersama Taufiq Gunawansyah untuk memajukan kabupaten ini ke depan lebih baik lagi dan nanjer.

Menurut  Usep, selama ini ia belum melihat adanya perubahan yang signifikan di kabupaten Sumedang, karena itu bersama dengan Taufiq Gunawansyah  bertekad membangun kabupaten Sumedang dengan mengusung moto, 'Gerakan Membangun Sumedang Nanjeur'.

Lebih lanjut, Usep mengatakan  dengan adanya proses Pilkada ini, diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang baru yang mudah-mudahan Kabupaten Sumedang akan lebih baik dari sekarang.

Usep  kembali menambahkan, sangat optimis masyarakat Sumedang akan memilih mereka sebagai kepala daerah untuk menyelamatkan masyarakat di kabupaten ini. *Tn/Yd.

Bunda Bilqis : Kedepannya Sumedang Nanjeur

SUMEDANG, WIP

Kamis (13-12), minggu lalu,Bunda Bilqis menggelar acara pengajian rutin ibu-ibu yang bertempat di Desa Licin Kec Cimalaka yang diselenggarakan oleh bunda Hj bilqis tepatnya di masjid Nurul Iman dekat kediamannya.

Bunda bilqis, yang bersosok keibuan, ramah, bersahaja dan agamis itu, memberi kesan moral sosial yang luhur, hal ini dibuktikan kelihatan membaurnya bersama warga pengajia, demikian pula nampak antusiasme masyarakat berbondong-bondong menghadiri pengajian tersebut, Dalam acara itu tidak ketinggalan sebagai tamu undangan Wakil Bupati Sumedang H.Taufik Gunawansyah S.IP M.Si. Ia juga sebagai Calon Bupati Sumedang priode 2013-2018 beserta rombongan turut menghadiri pengajian dan mencermati dengan khidmat, suasana religius tersebut di ikuti oleh semua jamaah yang hadir.

Bunda bilqis yang di dampingi kadus licin dan leli ketika diminta komentarnya terkait acara tersebut, mengatakan kepada WIP, "dengan adanya pengajian rutin ini untuk meningkatkan rasa keimanan dan ketataqwaan yang tinggi kepada allah SWT,serta mempererat tali silaturahmi antar sesama warga, karena melalui pengajian rutin ini bisa menyambungkan kekeluargaan yang lebih erat,lebih jauh Bilkis mengajak kepada kaum hawa untuk ikut berkiprah aktif dalam mendukung pemerintahan yang lebih baik untuk kedepannya, sumedang sudah waktunya dipimpin oleh yang muda dan memenuhi syarat kepemimpinan, agar bisa kedepannya Sumedang nanjeur, membangun, sejahtera, tidak seperti sekarang ini" kata bunda.

Kadus menambahkan, menurutnya, "pengajian seperti ini sering dilaksanakan setiap minggu yang dimotori oleh bunda bilqis selaku penyelenggara," lanjut kadus "bunda, memberdayakan masyarakat tidak saja pada acara pengajian rutin saja akan tetapi meliputi bidang usaha yaitu ekonomi maupun kesenian, contoh dalam ekonomi bunda merekrut pengangguran sebanyak ± 200 orang menjadi tenaga kerja produktif, adapun dalam bidang kesenian, seperti degung, organ, reog, dll" tambah kadus.

Melihat kiprah Bunda Bilqis ditengah masyarakat dan Ia juga sebagai pengusaha sukses, tentu saja tidak bisa dipandang sebelah mata, apalagi bunda putri sumedang asli yang punya rasa cinta dan peduli terhadap tanah kelahirannya ini. Bunda berharap apabila Pak Opik jadi Bupati "Semoga amanah rakyat tidak disalah gunakan,  dan kesejahteraan Masyarakat kecil tolong diperhatikan, dari segi pembangunan fisiknya jalan-jalan dan jembatan yang saat ini banyak yang rusak parah mohon disikapi secara serius", harap bunda.*Tgh

Emo ; Pak Opik Pantas Jadi Bupati Sumedang

Emo di poto Bersama WaBup Sumedang H. Taufik G, beserta Ormas Pemuda Pancasila dan Ormas FKPPI di Teras kediamannya.

SUMEDANG, WIP

Sosok Emo di kab.Sumedang sepertinya bukanlah sosok asing diantara kalangannya, apalagi bila dikaitkan dengan seorang tokoh masyarakat,siapa yang tidak mengenal  H.Adung (almarhum),demikian nanjer namanya,baik dikalangan pemerintahan birokrasi maupun di masyarakat,apalagi diantara para pengusaha.

Emo dikenal  oleh sebagian besar masyarakat Kab.Sumedang karena nilai sosial yang tinggi juga solidaritas yang begitu fer. ia juga sebagai pengusaha yang menyerap sebagian pengangguran di Kab. Sumedang menjadi tenaga kerja produktif di bidang usaha yang ia geluti.

Emo dikaruniai 4 (empat) orang anak laki-laki dari hasil buah pernikahannya dengan ibu iyet,dari empat orang anak tersebut diantaranya, 2 anak laki-lakinya telah berkiprah andil dalam mengharumkan nama baik Sumedang,yaitu dibidang olah raga road race, yang kini mencapai pada tingkat nasional.Ke-2 (Dua) anak tersebut diantaranya : asep kurnia (Sulung/cikal), dan adiknya willy adhasi,adapun awal keberangkatan meniti tangga keberhasilannya  semula berawal dari  motor cros, namun saat ini kedua anak Emo yang dinilai berprestasi tinggi itu berada dalam lingkaran road race.

Disela-sela pesta warga ngoyak lauk, yang belum lama ini diselengrakan, acara tersebut merupakan sebagai adat tradisional Masyarakat Sumedang, bertempat di Cimuja yang tidak jauh dengan tempat tinggal Emo bersama keluarganya. Kelihatan demikian antusias masyarakat sekitar turut ngoyak lauk bersama dan membaur dengan tua, muda, terkait pula didalam acara itu tidak ketinggalan yang juga dihadir WaBup/CaBup H. Taufik Gunawansyah S.IP M.Si.

WIP meminta komentar kepada Emo tentang Pemimpin Kab. Sumedang Per. 2013-2018, Emo yang didampingi oleh Deni Bendahara PP, mengatakan, "Memimpin roda pemerintahan bukanlah hal yang mudah, agar harapan warga masyarakat dapat terwujud harus saling berkesinambungan dari berbagai lapisan masyarakat maupun birokrasi," kata emo. "selain itu juga harus di dukung oleh SDM,pengalaman,juga karakter, sifat dan sikap yang saat ini  di butuhkan oleh masyarakat sumedang" lanjut emo.

Ketika di minta komentar terkait Cabub H.Taufik dan H.Usep Emo mengatakan, "saya kenal pak Opik dan udah sejak lama masih ia menjadi ketua DPR, menurut saya, pak Opik lah yang pantas menjadi pemimpin Kab. Sumedang kedepan, selain orangnya baik dan berdedikasi tinggi, juga berkredibilitas baik, serta bereputasi baik dan berpengalaman dalam ilmu pemerintahan maupun berorganisasi" jelasnya.

Emo berharap "apa bila pak opik jadi Bupati Sumedang tolong jangan lupa masyarakat kecil, dan infrastruktur Kab. Sumedang yang harus di benahi secara serius" tegas Emo. *Tgh

KPUD Sumedang, Berupaya Untuk Tetap Netral

SUMEDANG, WIP

KPUD merupakan salah satu institusi yang memang harus netral dalam Pemilu maupun Pemilukada, demikian pula para staf dan kalangan PNS yang tidak boleh berpolitik, sebab demi menjaga kestabilitasan lembaga  pemerintahan yang konon, tetap harus dalam roda tengah kenetralan.

Hal semacam ini pula disampaikan oleh Ketua KPUD Kab. Sumedang Asep Kurnia yang menjelaskan "Seperti pemberitaan dimedia cetak yang ada disumedang pada beberapa pekan lalu itu sebenarnya sangat "tidak benar" justru kami sebagai lembaga yang harus benar-benar netral dan bahkan kami  ingin tahu informasi yang diserap wartawan di luar sana, Ba-Lon "Bupati-WaBup mana saja yang buming kiranya dikalangan masyarakat", dan sekiranya ada atau tidak yang melakukan pelanggaran? Hal  itu pun kami perlu tahu, kalaupun itu ada tentunya Panwaslu yang harus  bertindak atau dengan kata lain yang punya kewenangan" tambahnya.

Sementara itu dapat diketahui hampir pada setiap pemilukada ada saja pelanggaran yang dilakukan oleh para calon Bupati dan wakil bupati, terutama keterlibatan para PNS yang turut nimbrung jadi tim sukses, kedepan dengan harapan mendapat kedudukan yang pantas dan basah juga layak. Diharapkan untuk pemilukada Kab Sumedang yang tidak lama lagi digelar bisa  berjalan aman, lancar dan kondusip. serta masyarakat memilih bupati yang jujur, amanah, mengutamakan kepentingan masyarakat semangat membangun, sehingga Sumedang ke depan bisa nanjer berkembang maju membangun pada galurnya. * Dms

Dishutbun, Berkorupsi Berjamaah Kawal Dan Awasi Di Peti ES Kan

KUNINGAN, WIP

Terkait kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kehutanan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Kuningan tahun 2011 senilai Rp1,2 miliar, Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuningan telah memeriksa lebih dari 20 saksi.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kuningan Allbert Simanjuntak kepada sejumlah wartawan mengungkapkan, beberapa pihak yang turut menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus tersebut meliputi para pejabat di Dishutbun, para kelompok tani serta rekanan yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan proyek penghijauan tersebut. Namun Allbert enggan menyebutkan angka pasti jumlah saksi yang diperiksa dengan alasan strategi penyidikan.

"Jumlah saksi yang telah kami periksa yang pasti lebih dari 20 orang. Terlihat dari jumlah Kelompok Tani saja berjumlah 25 ditambah rekanan sebanyak 14 dan beberapa pejabat di Dishutbun yang terkait dalam pelaksanaan proyek tersebut," ungkap Allbert.

Dikatakan Allbert, diantara pejabat Dishutbun yang diperiksa, yakni Kadishutbun DW dan Plt Kadishutbun US sebagai pejabat yang berwenang  saat proyek berjalan.

"Selama proses pemeriksaan tersebut, semua pihak cukup koperatif dengan bersedia memenuhi panggilan kejaksaan dan memberikan keterangan sesuai dengan kapasitas mereka dalam kaitannya dengan kasus itu," katanya.

Hasil pemeriksaan sementara para saksi, lanjut Allbert, pihaknya menemukan beberapa dugaan penyelewengan seperti bantuan langsung untuk upah 25 kelompok tani, ternyata hanya disalurkan untuk 10 kelompok tani saja dan sisanya fiktif. Begitu pula pada proyek pengadaan yang melibatkan 14 perusahaan rekanan ternyata tidak ada realisasinya. Dari hasil pemeriksaan, ternyata 15 kelompok tani menyatakan tidak menerima bantuan sepeser pun dalam program tersebut. Padahal setiap poktan memiliki anggota antara 10-15 orang dengan upah masing-masing minimal Rp225 ribu hingga Rp300 ribu.

"Silakan hitung sendiri berapa besar anggaran yang hilang. Belum lagi pengadaan seperti alat potong, teropong binokuler dan laptop yang harusnya ditangani oleh 14 perusahaan rekanan tersebut. Semuanya masih dalam penghitungan dan penelusuran kami," ujarnya.

Meski kasus tersebut sudah masuk dalam tahap penyidikan, namun Allbert mengaku belum dapat menetapkan tersangka utama dalam kasus itu, begitu pun dengan besarnya kerugian negara yang diakibatkan dari praktik dugaan korupsi tersebut. Lagi-lagi Allbert berasalan, rahasia ini sebagai salah satu strategi pengungkapan kasus itu hingga tuntas. Namun Allbert berjanji akan menuntaskan kasus tersebut dalam kurun waktu secepatnya hingga berakhir pada proses peradilan di Pengadilan Tipikor Bandung.janjinya.

"Oleh karena itu sekaligus dalam rangka menumbuhkan semangat peringatan Hari Anti Korupsi kemarin, saya berharap kepada seluruh pihak untuk mendukung Kejaksaan dalam mengungkap kasus tersebut dengan tidak menghalang-halangi, menghambat dan berupaya menggagalkan penyidikan atau harus berurusan dengan hukum yang mengancam hukuman 12 tahun penjara," harapnya. *Tim red

Oknum, Pegawai Dinas Kesehatan Main Api Asmara

SUMEDANG, WIP

Keharmonisan dan kebahagian  dalam Rumah Tangga mrupakan dambaan setiap insan, untuk mencapai hal tersebut membutuhkan berbagai dukngan, diantaranya adalah, faktor Ekonmi.

Suami sebagai Kepala Rumah Tangga dan Isteri sebagai pendamping hidup suami,serasa belum lengkap dalam kehidupan keluarga bila belum ada buah hati kekasih tercinta yaitu Anak,  terasa lengkap sudah dan bahagia diberi keturunan yang cantik/ganteng soleh, pintar dalam satuan keluarga.

Dalam sebuah kehidupan berumah tangga, pada umumnya tidak lepas dari cobaan dan godaan selalu ada, namun demikian cobaan yang diberikan oleh maha pencipta pastinya diukur dan disesuaikan dengan kemampuannya. Kadar keimanan dan ketakwaan kepada alloh maha kuasa, dibarengi dengan rasa syukur niscaya sebagai kunci penyelamat dari keutuhan dan kebahagiaan dalam menjalankan roda rumahtangga.

Riak-Riak perselisihan antara suami dan istri sudah barang tentu dialami juga oleh keluarga yang lainnya,ibarat mencuci piring dan gelas sudah dapat dipastikan bergesek dengan sejenisnya dan hal itu dianggap sebagai bumbu rumah tangga, Namun sangat disesalkan apabila riak-riak perselisihan tersebut didasari dengan adanya orang ke - 3 (tiga)."Contoh, yang menimpa keluarga Jajang,empat bulan tidak serumah dengan isteri", Selasa 4 Desember 2012, oknum PNS dinas kesehatan Kab. Sumedang inisial BD  (Beristeri) kedapatan sedang makan berduaan dengan wanita inisial HN (Bersuami) di Rumah Makan Ponyo.dalam jam kantor.  perbuatan tesebut hingga banyak orang yang menafsirkan tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang perempuan bersuami dan seorang laki-laki beristri,sedangkan mereka seorang Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kab. Sumedang yang seharusnya menjadi tauladan bagi masyarakat, bukan malah mendapatkan predikat kecaman buruk.

Kedua Oknum tersebut melakukan pertemuan di salah satu Rumah Makan Elit (RM Ponyo Namanya) dengan mengambil tempat lesehan pojok bawah, situasi tempat itu yang memungkinkan banget untuk adanya peluang melakukan perbuatan jinah, dalam kurun waktu sekitar 4  jam lamanya mereka berduaan didalam.

Ketika dikonfirmasi kepada BD, dirinya awalnya berceloteh membela diri menolak dengan tegas tidak melakukannya, Akan tetapi setelah lama berbincang dan meminta keterangan dari beberapa sumber yang mengetahui pada saat itu BD sedang berduaan di RM tersebut, pada akhirya BD  mengakui dan tidak bisa mengelak lagi, "benar saya telah melakukan pertemuan dangan HN di rumah makan Ponyo, menurutnya, saya dekat dengan HN sudah 3 bulan" Jelasnya.

Diruangan terpisah,Kepala puskesmas Sumedang selatan ketika diminta komentarnya mengataka, "saya kaget juga dengan BD, karena sampai saat ini belum pernah ada kasus yang mencolok, demikian pula dalam kinerjanya baik, apa lagi soal perempuan" katanya.

Sumber lain yang layak dipercaya mengatakan,"kenapa HN yang protes keras, seharusnya BD karena dia yang ditanya, kan dia pelakunya. Lebih jauh sumber mengatakan, bahwa HN pada sebelumnya diduga sudah menjalin hubungan dengan 3 orang lelaki dan yang sekarang ini adalah lelaki ke 4, diantaranya adalah AD, tukang ojeg, katanya.data red.

"HN, menurut sumber sudah meminta pisah cerai berulangkli kepada suaminya, akan tetapi Jajang (Suami) memilih pisah rumah dari pada cerai, alasannya, Suami ingin mendapatkan bukti yang lebih kuat dengan tujuan agar tidak disalahkan, ujarnya".

Orang Tua Jajang (Herman) ketika diminta keterangan mengatakan,Jajang sebagai anak semata wayang,saya sebagai orang tua, merasa prihatin dan kasihan banget melihat keadaan rumah tangganya,oleh karena itu sudah berbagai upaya yang saya lakukan demi menyelamatkan anak untuk menyatukan kembali,namun sampai sekarang ini keadaannya malah semakin kacau dan sulit kiranya untuk disatukan,ungkapnya.

Dengan terciumnya oleh wartawan,terkait permasalahan BD dan HN,mestinya kalau dia merasa bersalah harusnya minta maap kepada suami dan orang tua, bukan malah mengancam kepada wartwan, jelasnya.

Permasalahan lain yang terungkap adalah,terkait pula dengan pemindahan HN yang bersetatus Bidan Desa terkesan penuh dengan rekayasa berbagai kepentingan,namun belakangan ini Kepala Dinas Kesehatan sudah angkat bicara melalui SMS yang dikirim kepada Wartwan WIP. Untuk lebih jauh terungkap ikuti edisi berikutnya. *Red

KMRT, Tuding Kejaksaan Mengendapkan Kasus-Kasus Korupsi

PRIANGAN, WIP

Massa dari Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT) melakukan aksi menuntut Kejaksaan Negeri Tasikmalaya menuntaskan segala kasus korupsi di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.

Ketua KMRT, Opay Hambali disela-sela aksinya di kantor Kejaksaan Negeri Tasikmalaya, Senin. Mengatakan, Pelaku korupsi banyak yang masih bebas dan selama ini Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya tidak mampu memenjarakan tersangka kasus korupsi. Katanya.

selain melakukan aksi di kantor Kejaksaan Negeri Tasikmalaya, puluhan orang dari KMRT itu juga berorasi di markas Polisi Resort Tasikmalaya dalam rangka memperingati hari anti korupsi se-dunia.

Massa berharap kedua institusi penegak hukum itu dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mampu membersihkan Kota Tasikmalaya dari tindakan korupsi.

"Selama ini Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya tidak profesional, terkesan mengendapkan kasus-kasus korupsi," katanya.

Kasus dugaan korupsi yang terkesan dibiarkan Kejaksaan, kata Opay, yaitu korupsi hibah Gapoktan, dana Bimtek Kube, dugaan korupsi Bulog, dugaan korupsi Kota Tasikmalaya tahun 2010.Beberapa korupsi tersebut, lanjut Opay, ada tujuh orang yang menjadi tersangka, satu orang diantaranya pejabat pemerintahan Kota Tasikmalaya yang selama ini belum dilakukan penahanan.

"Kinerja kejaksaan itu sama sekali tidak profesional, dan cenderung banyak permainan didalamnya, karena kalau tidak ada permainan tidak ada mafia hukum, saya yakin proses hukum ini akan cepat," katanya.

Sedangkan aksi yang dilakukan massa KMRT di markas Polresta Tasikmalaya untuk memberikan apresiasi kepada polisi yang telah menetapkan lima tersangka kasus korupsi pembangunan gedung DPRD tahun 2005 senilai Rp2,7 miliar. *Dendi.

Pepen, Dinilai Gagal Pimpin Kota Bekasi

KOTA BEKASI, WIP

Sejumlah elemen masyarakat kembali menyoroti tajam Kinerja Walikota Bekasi, Rahmat Effendi. Menurutnya,  Pepen - sapaan akrab Rahmat Effendi - telah gagal memimpin Kota Bekasi. Ketua Umum Forum Warga Bekasi, Abdul Rozak, kemarin mengatakan tolak ukur kegagalan itu karena tidak terlihat adanya peningkatan pembangunan yang signifikan, ujarnya.

Menurut Abdul Rozak, sejumlah persoalan yang paling mendasar dan bersentuhan langsung dengan masyarakat justru makin menguatkan kegagalan kinerja Walikota Bekasi. "Masyarakat saat ini harus cerdas dalam menilai pemimpinnya. Apa saja yang sudah diperbuat dan dikerjakan untuk membangun dan mensejahterakan warganya," tutur Abdul Rozak.

Masalah sampah yang membuat Kota Bekasi mendapat predikat kota terkotor mendapat perhatian serius Abdul Rozak. Menurut dia, dengan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi sampah, seharusnya pemerintah daerah tidak mendapat predikat yang membuat malu seluruh warga Bekasi itu. "Mereka selalu berdalih, karena minimnya armada pengangkut sampah. Ya dibelikan dong, warga kan membayar untuk membuang sampah. Apalagi, APBD Kota Bekasi mencapai Rp2,7 triliun," jelasnya.

Selain itu,  Walikota Bekasi tidak berhasil mengontrol dan menjalankan pakta integritas. "Lihat saja pelantikan pejabat yang terkena mutasi. Pangkat dan golongan lurah lebih rendah dari anak buahnya. Pejabat fungsional, ujug-ujug menjadi pejabat structural dengan menduduki kepala UPDT atau eselon IV," bebernya.

Carut marut dunia pendidikan juga tidak luput dari kritik Abdul Rozak. Dia mencotohkan persoalan penerimaan siswa baru (PSB) yang menuai kritik dan protes dari perkumpulan sekolah swasta yang tidak mendapatkan siswa baru karena sistem bina lingkungan dan prestasi hanya dijadikan alat kepentingan saja. "Bagaimana kasus PSB membuat hampir bangkrut sekolah swasta karena tidak memiliki siswa baru," bebernya.

Selain PSB, lanjut Abdul Rozak, Forum Warga Bekasi mengecam keras rencana pembangunan gedung perkantoran Pemkot Bekasi 10 lantai. Menurut dia, pemaksaan pembangunan gedung itu menciderai rasa keadilan masyarakat. "Kita semua tahu, persoalan kesehatan dan pendidikan yang digembar-gemborkan gratis masih banyak kekurangannya. Pembangunan gedung 10 lantai itu justru membuat sinis masyarakat," jelasnya.

Ditambahkan Abdul Rozak, pelayanan publik yang buruk oleh para pejabat di Kota Bekasi, dinilai semakin memperlihatkan kegagalan Rahmat Effendi dalam menjalankan roda pemerintahan. "Kita bisa melihat dan merasakan sendiri seperti apa pelayanan yang diberikan para pegawai pemerintahan. Mau ambil e-KTP aja, pegawai kelurahan masih ada yang berani minta uang sama warga. Itulah kenyataan Kota Bekasi dipimpin Rahmat Effendi," pungkasnya. *Hasan S

Dampak Sutet, Warga Leuwinutug Resah

KAB. BOGOR, WIP.

Warga Kp. Leuwinutug  Rt 05/01, Desa Citeureup, Kab. Bogor  mengalami banyak dampak buruk dari sutet yang berada dikampungnya.

Menurut Nuraeni selaku KKS mengatakan kalau dampak dari sutet tersebut sangat banyak. ''Dampaknya pada tetangga saya ada yang mengalami kebutaan, lumpuh, bahkan sampai meninggal."katanya.

Nuraeni menambahkan,  pengaruh dari SUTET tersebut sangat membahayakan karena  jaraknya tidak jauh dari pemumikiman warga. Sehingga warga sempat mogok bayar listrik  karena saking kesalnya terhadap pihak PLN  dan akan terus melakukan aksinya mogok bayar listrik selama belum ada titik temu.

Ia menjelaskan, atas nama Forum Silaturahim Masyarakat Bogor Timur akan terus menagih janji konvensasi dari pihak PLN. Bahkan kalau terus -terusan tidak ada realisasinya warga mengancam akan berdemo secara besar-besaran   ke pihak PLN pusat, tambahnya.

Sementara Abdul miftah selaku Rt mengatakan  kalau pihaknya tidak segan-segan  untuk terus  melakukan tagih janji terhadap pihak PLN tentang konvensasi. ''saya berharap pemerintah terkait agar bisa memperhatikan warga kami yang banyak terkena pengaruh buruk dari SUTET tersebut, kalau pihak PLN tidak ada  realisasi kami akan berdemo atas nama Forum Silaturahim Masyarakat Bogor Timur  agar bisa ada titik temu dari permasalahan ini dan kamipun tidak segan-segan untuk memasang sepanduk tatkala presiden SBY lewat desa kami agar memngetahui keadaan kami, karena desa kami setiap 3 bulan sekali di lewati presiden," ujarnya. *Asep S

Dirut. RSUD Karawang, Menghindar Kejaran Wartawan

KARAWANG, WIP.

Jumat (16/11-12), Dirut RSUD Kab Karawang terkesan sekali sudah melecehkan propesi jurnalis di salah satu surat kabar,yaitu SKU Warta Indonesia Pembaharuan (Biro Karawang),Seperti kesan nya sedang mengadakan rapat,akan tetapi dalam keberadaannya diduga sengaja menghindar dari kejaran wartawan yang pada sebelumnya dia sudah menjajikan untuk siap ketemu,namun janji tersebut sengaja dihindarinya dengan alasan Ia bukan Dirut-nya melainkan staf RSUD,dikatakan Tepat didepan pintu ruang Kantornya.

Sungguh prilaku yang sangat tidak terpuji pejabat birokrasi dengan  jabatan seorang Direktur Utama yang harus melayani masyarakat,ini  malah  wartawan dialung balang kebagian Humas RSUD, dan lalu bertemu dengan H. Ruhimin, S.H., sebagai Humas di RSUD tersebut.dalam kesempatannya berkomunikasi lewat Hp, anggota WIP mengatakan kepada Kabiro Karawang dia akan memberikan penjelasan secara Detail Terkait Pengadaan Barang dan Jasa RSUD anggaran Tahun 2012 yang hampir mencapai 18 milyar lebih.

Seorang pemimpin yang mestinya harus menjadi tuntunan dan dapat diteladani oleh bawahan nya,apalagi dirinya menjabat sebagai Dirut Utama RSUD sebagai pusat pelayanan orang-orang sakit,jelas dan harus menjadi kepastian hukum dalam memeberikan pelayanan yang baik agar tidak terjadi pencitraan terhadap Bupati.

Seperti penuturan tokoh wartwan terkait menyikapi prilaku kelakuan seorang dirut yang sudah melecehkan jurnalis,"dikatakannya, merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pers. dengan sengaja menghalang-halangi dan menghindari untuk wartawan boleh dinilai seorang pengecut tidak pantas untuk menduduki jabatan sebagai Direktur, berharap Bupati Karawang untuk bisa memberikan pembinaan  terkait  prilakunya yang tidak pantas itu,demikian kalimat yang dilontarkan oleh Tokoh Jurnalis Kabupaten Karawang  yang tidak mau disebutkan namanya.

Kelakuan seorang Dirut yang patut dan layak diduga Berkorupsi  pada kebiasaannya suka menghindar dari wartawan,ada dibilang tidak ada,tidak sibuk dibilang sibuk dan tidak rapat dibilang rapat.Sementara itu  akan dibawa kemana Visi dan Misi RSUD Karawang?, yang konon akan mementingkan pelayanan kepada masyarakat tanpa melihat kaya dan miskinnya  semua akan dilayani secara baik dan manusiawi. Namun sayang, semua itu hanyalah isyapan jempol belaka, malu atuh sama predikat sebagai  RSUD terbesar Se-Asia yang ternyata didalamnya terdapat kebrokbrokan pelayanan, ini mencerminkan ketidak becusannya seorang direktur memenej administrasi secara keseluruhan. *Dank

BARAK, Raskin Apeuk Berkualitas Buruk Dibagikan Pemerintah

KUNINGAN, WIP.

Barisan Rakyat Kuningan (Barak) menilai kebijakan Beras Miskin (Raskin) dari Pemerintah salah kaprah. Pasalnya menurut Barak, rakyat seharusnya diberikan beras yang berkualitas baik. Bukan malah sebaliknya diberikan raskin yang berbau apek dan berkualitas buruk.

Salah  seorang anggota Barak, Khusnul Yadi dalam orasinya di depan kantor Setda Kuningan saat berunjuk rasa, Senin lalu mengatakan, dengan adanya raskin adalah sebuah pelecehan dari pemerintah kepada rakyatnya sendiri. Seiring dengan adanya program raskin ini, rakyat akan tetap miskin, serta penyakitan.

Ketika rakyat mengkonsumsi raskin yang kurang berkualitas lanjutnya, maka perkembangan gizi rakyat itu akan terhambat. Jika sudah demikian, sulit rasanya rakyat miskin melakukan upaya peningkatan kapasitas ekonominya.

"Bagaimana mau cerdas anak-anak kita, kalau setiap harinya hanya diberi raskin yang bau apek itu. Harus ada program baru dari pemerintah untuk memberikan jaminan pangan berkualitas bagi rakyatnya. Khususnya rakyat miskin yang kesulitan mendapatkan beras serta bahan-bahan pokok lainnya," terangnya. *Jajang.Mamat.

Jalan Lintas Usaha Pedesaan Masih Terbengkalai

MAJALENGKA, WIP

Jalan lintas usaha yang menghubungkan desa Jatisawit dan Panyingkiran yang termasuk berada di dua kecamatan kabupaten Majalengka masih terlihat rusak parah. Padahal jalan tersebut termasuk infrastruktural yang memberikan kemudahan sarana transfortasi bagi masyarakat setempat dalam melakukan berbagai efektifitas kerja yang menghubungkan daerah perdagangan. Pada saat jumpa kerja monitoring dengan LSM Daerah Suara Abdi Bangsa di bale desa ,H.Jojo.zaenal Abidin kepala  desa Jatisawit ,kecamatan Kasokandel sempat memberikan keterangannya kepada WIP dimana jalan lintas usaha yang menghubungkan antara desa Jatisawit ke desa Panyingkiran, Kecamatan Panyingkiran sudah lebih lima tahun kondisinya terbengkalai, bahkan dirinya mengakui sejak tahun 2010 sudah berupaya mengajukan meminta perbaikan ke pihak Pemda kabupaten Majalengka, tetapi  hingga saat ini belum ada realisasi.

Jalan lintas Usaha Jatisawit dan Panyingkiran ini berada pada posisi disekitar lahan pertanian yang juga menjadi alternatif berbagai efektifitas  oleh kedua desa terkait. Walaupun panjang jalannya hanya 3000 meter dan mempunyai lebar seluas 3 meter-an bagi masarakat setempat menjadi suatu sarana tranfortasi yang sangat diidam-idamkan. Beberapa masyarakat  domisili setempat menyampaikan keluhannya kepada WIP, sepeti yanga dikatakan salah seorang pedagang sayuran, guru atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan petani penggarap dilokasi tersebut  terkadang enggan melalui jalan lintas Jatisawit-Panyingkiran.  Keluhan yang mereka rasakan jika melalui jalan lintas Jatisawit-Panyingkiran akan menambah beban biaya transfortasi dan bisa mempercepat kerusakan kendaraan karena keadaannya penuh tanjakan teterjal berkerikil.

" Sudah lima tahun lebih jalan desa Jatisawit-Panyingkiran terbengkalai, padahal jalan ini sangat dirasakan warga mampu mempermudah hubungan usaha dan dapat mengifiensi  biaya operasional transfortasi. Karena jalannya rusak parah sehingga masyarakat kami yang akan melakukan berbagai usaha terpaksa harus mencari  jalan yang lebih efektif  walalupun harus menempuh jarak lebih jauh serta menguras beban biaya transfortasi  yang cukup mahal " Ujar salah seorang tokoh setempat.

H.Jojo Z.A, Kuwu Jatisawit mengatakan kondisi jalan desa yang menghubungkan Jati Sawit-Panyingkiran  sudah diajukan minta perbaikan ke pihak kabupaten. Bahkan ketika saat acara Hari Ulang Tahun Kecamatan Kasokandel saat ini lokasinya belum ada realisasi. Ujarnya mengeluhkan.

Keinginan yang menggebu dari kepala desa Jatisawit untuk menuntaskan pembangunan infrasruktur didesanya semata untuk meningkatkan leading sektor ekonomi masarakatnya. Kepala desa yang bijak  ini betul-betul sangat dibanggakan bagi warganya dan merupakan sosok yang mampu memberikan sauri tauladan.

" Saya merasa kagum terhadap kuwu H.Jojo, setiap kali  warga desa mendapat musibah ia akan segera membantunya terutama saya sediri bisa merasakan kebaikannya, ketika keluarga sakit parah pak kuwu merelakan mobil pribadinya digunakan mengantar ke rumah sakit tampa meminta upah apapun. Dan yang sangat ironisnya ketika istrinya sendiri akan melahirkan ia malah kerepotan tidak ada kendaraan untuk mengantarkannya terpaksa dengan rela hati harus menyewa kendaraan dari orang lain karena mobilnya dipakai membawa  tetangganya ke salah satu rumah sakit di  Cirebon. Untuk sarana jalan lintas Jatisawit ini saya berharap segera dibantu pemerintah agar kelancaran berbagai kerja dibidang usaha warga kami  bisa lebih memadai. " Ujar salah satu warga pada Warta Indonesia Pembaharuan. *M42N.S  

Warga Klapanunggal - Bojong, Protes Pemerintah Kondisi Jalan Buruk

KAB. BOGOR, WIP.

Jalan Raya Klapanunggal-Bojong yang berada di kawasan Desa Klapanunggal, Kec. Klapanunggal, Kab.Bogor  seperti yang terlihat dari pantauan WIP sangat menghawatirkan dan memprihatinkan.

Menurut kepala Desa Tini Prihartini bahwa jalan tersebut sudah sering diajukan lewat MUSRENBANG di kecamatan namun hingga sekarang belum ada perbaikan.

'Kami sudah mengajukan proposal ke pemda bahkan di kecamatan tiap MUSRENBANG pun sering di bicarakan. sebelumnya pernah di perbaiki namun sudah hancur dikarenakan hanya di aspal biasa saja mungkin yang lebih baik di betonisasi  agar awet. " jelas Kades Tini.

''setiap tahun pun sering di MUSRENBANG kan  dan mungkin kalau  di betonisasi bisa  awet,sebenarnya dari pemerintah Kabupatenpun ada dana untuk pemeliharaan jalan tersebut sekitar  640jt tapi saya tidak tahu kemana dana tesebut di realisasikan  dan saya tahu direalisasi kejalan hanya tambal sulam saja dan yang kami harapkan adalah betonisasi." tambahnya .

Menurut seorang warga, Budi, jalan tersebut sudah lama  dari habis lebaran dan pernah diperbaiki  sebelum lebaran.

''sebelumnya sudah pernah di tambal sulam saja dan sekarang sudah rusak lagi. Kami khawatirkan akan  banyaknya terjadi kecelakaan di jalan ini soalnya sudah banyak kejadian, seprti  truk yang terrguling dengan keadaan jalan tersebut. Kami beraharap  agar pemerintah terkait agar bisa meninjau lokasi dan bisa di perbaiki ." harap Budi. *Asep S.

Proses Belajar Mengajar Terganggu, SMP-N 03 Citeureup Dikelilingi Pabrik

KAB. BOGOR, WIP.

SMPN 3 Citeureup yang berada di kawasan Desa Babakan Tarikolot, Kec. Citeureup, Kab.Bogor kini dikelilingi banyak pabrik, yang dulunya tengah-tengah sawah kini menjadi tengah-tengah industry (pabrik-red). pihak sekolah sangat kawatir akan terganggunya kegiatan belajar mengajar (KBM) .

Menurut Humas SMPN 3 Citeureup, Odih,  mengatakan  sebenarnya lokasi sekolah sangat strategis. "kalau kawatir, ya pasti ada takut terjadi kebisingan dengan adanya pabrik disekitar sekolah kami. tapi kami juga berharap  agar adanya kerjasama antara pihak sekolah dengan pihak perusahaan." Harap Odih.

Odih menambahkan dengan adanya kerjasama nantinya pihak perusahaan bisa membantu memfasilitator tentang sarana dan prasarana sekolah, tambahnya.

Ia menjelaskan dengan sejauh ini belum ada bantuan dari pihak perusahaan tersebut kemungkinan karena perusahaan tersebut belum berjalan  jadi sampai dengan saat ini dari pihak sekolah belum ada bantuan'ya mudah -mudahan setelah berjalan dari perusahaan tersebut dapat membantu sekolah kami yang tentunya dengan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan tidak ada yang di rugikan , tutupnya. *Asep S.

Raperda Tataruang Wilayah Kota Banjar Menuai Protes

BANJAR,  WIP.

Raperda rencana Tata ruang dan wilayah RTRW Kota Banjar Tahun 2012-2032 yang sedang dalam proses pembahasan dan pengesahan di DPRD Kota Banjar akan menentukan kondisi ruang Kota Banjar untuk 20 tahun yang akan datang rencana Tataruang RTRW kota Banjar adalah induk kebijakan pembangunan di kota Banjar kebijakan ini akan berdampak langsung pada ekosistem kota serta perubahan pola Ruang baik fisik,sosial dan ekonomi maupun ekologi kota.wajah kota Banjar 20 tahun ke depan akan di tentukan pada Perda RTRW kota Banjar 2012-2032 yang sedang disusun dan akan ditetapkan.

Urgensi pasal 15 UU No 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa perinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintergas dalam pembangunan satu wilayah dan /atau kebijakan, rencana, dan/atau program, artiya bahwa KLHS merupakan sebuah instrument penting dalam penyusunan RTRW kota Banjar namun pemerintah kota Banjar tidak melakukan proses KLHS sebagai mana yang di tegaskan dalam undang undang tersebut.

Oleh karena itu, Paguyuban Bale Rahayat -Walhi Jawa Barat menilai Raperda ini secara subtansi belum memiliki keberpihakan pada keberlanjutan ekologi kota Banjar, tapi Raperda lebih berorientasi pada jasa dan perdagangan pro modal dan investor yang akan menambah parah situasi ekologi di kota Banjar.

Mencermati proses perumusan Raperda RTRW kota Banjar, Walhi Jawa Barat Paguyuban-Bale Rahayat menilai bahwa pemerintah kota Banjar belum melibatkan partisipasi public atau para pemangku kepentingan yang luas. Padahal  pasal 60 UU No 26 Tahun 2007 menyatakan bahwa dalam penatan ruang setiap orang berhak untuk mengetahui rencana tata ruang. Proses perumusan perda seharusnya mengedepankan perinsip keterbukaan dalam arti seluruh lapisan masarakat/warga kota dan para pemaku kepentingan di berikan kesempatan seluas luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan dalam proses penyusunan perda agar peraturan yang terbentuk menjadi populi ,dan menjadi pijakan bersama untuk di jalankan. Walhi Jawa Barat -Paguyuban Bale Rahayat menilai tidak ada proses konsultasi public yang di lakukan oleh pemerintah kota Banjar dan sosialisai yang luas baik di media cetak ataupun elektronik..

Proses ini di perparah ketika legallisai berlangsung kinerja pansus dalam pembahasan raperda RTRW sangat buruk dan tidak partisipatif. Walhi Jawa Barat-Paguyuban Bale Rahayat menilai proses pembahasan yang di lakukan secara partisipatif melibatkan para pihak. Ada kecenderungan bahwa proses pembahasan di lakukan secara tergesa gesa.sesuai dengan UU No 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang undangan pasal 53 menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tulisan dalam rangka penyiapan atau pembahasan rencana undang undang dan rencana peraturan daerah. Hal  ini sejalan dengan Undang Undang No 32 tahun 2004 tentang pemetrintah daerah pasal 139. Seharusnya proses pembahasan raperda dilakukan melalui serangkaian konsultasi public denan melibatkan para pemangku kepentingan di kota Banjar, tutur Ketua Walhi Jawa Barat.  *Dndi

Terkait IMB, DPRD Majalengka Panggil PLN

MAJALENGKA, WIP.

Pembangunan gardu listrik milik PT PLN di Desa Banjaransari, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka menuai polimik. Hal ini dikatakan Ketua DPRD Majalengka, H. Surahman setelah menerima ratusan warga Desa Banjaransari yang menolak pembangunan gardu listrik tersebut.

Lebih lanjut, DPRD akan minta keterangan dari sejumlah intansi terkait. DPRD juga akan memanggil Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal yang telah mengeluarkan IMB ataupun dari BPLH yang telah mengeluarkan rekomendasi dan kajian analisis dampak lingkungan, kata Herman.

Sementara itu diperoleh informasi bahwa IMB untuk pembangunan gardu induk tersebut telah dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka pada pertengahan tahun 2011 lalu karena pembangunan gardu dianggap telah memenuhi syarat.

Surat tersebut dikeluarkan hampir bersamaan dengan rekomendasi dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat yang menerangkan bahwa pembangunan gardu induk diperbolehkan dan tidak membahayakan. Kajian tersebut disusul oleh hasil kajian dari Lembaga Penelitian ITB dengan hasil yang sama yang menyebutkan tidak akana da dampak radiasi kepada lingkungan sekitar.

Menurut sumber di Kantor Pelyanan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka, ketika itu karena ada protes dari masyarakat maka pihak PT PLN meminta kajian pembanding dari ITB, dan hasilnya ternyata sama tidak ada kalimat yang menyatakan membahayakan masyarakat.

Bahkan menurutnya Kejaksaan Tinggi Jawa Barat juga sudah melakukan uji materil terhadap seluruh dokumen pembanguanan gardu induk dengan kapasitas 150 KV tersebut. Hasil iji materil tesrebut dinyatakan sah dan tidak melanggar hukum.

Makanya pada minggu kemarin Bupati juga berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat menyangkut hal tersebut. Selainseluruh dokumen telah keluar secara sah dan dianggap tidak membahayakan, juga energi listrik sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Kabupaten Majalengka untuk kebutuhan industri.  *Ddng/kabiro/Asp

Jangan Biarkan Rakyat Miskin Menderita

Sutiah Memelas Uluran Tangan Bupati Sutrisno,

MAJALENGKA, WIP

Jaman globalisasi sekarang ini masih ada Rumah tidak layak huni (Alias mau roboh) tampak dalam gambar, yang belum di sentuh pemerintah tatkala program memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat kecil dalam memberantas kemiskinan. Seperti halnya bantuan untuk Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang di duga penyaluran bantuan tersebut  di manfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.Seperti permasalahan yang ditemukan wartawan wip di lapangan penerima manfaat hanya menerima bahan material alakadarnya.

Seperti halnya rumah milik Ibu Sutiah yang beralamat di blok ketos RT 01/RW 01 Desa Banjaran, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Majalengka  nyaris roboh. Bangunan tersebut berdinding bilik dan beberapa potong pasangan bata merah, usuk-usuk bambu dan tiang penyangga yang sudah rapuh karena rumah Ibu Sutiah di bangun sudah 10 tahunan.

Ketika di kunjungi wartawan WIP, Ibu Sutiah sangat mengeluh karena mau tidur tidak tenang karena takut ketimpa bangunan. "Kadang kalau ada angin kencang, saya dan anak cucu saya segera mengungsi ke rumah tetangga. Saya berharap ada yang peduli dan memperhatikan kami dan kami sangat berharap sekali bapak Pembangunan Bapak Bupati Haji Sutrisno S.E.M.Si segara meninjau  rumah kami serta uluran pihak terkait lainnya." harap Ibu Sutiah. *A. Banteng

Siswa Belajar di Mushola

INDRAMAYU, WIP

Kondisi puluhan siswa SDN Pekandangan 1 Desa Pekandangan, Kecamatan Indramayu, sungguh memprihatinkan. Akibat renovasi sekolah yang mengalami keterlambatan anggaran, mereka terpaksa harus belajar di sebuah mushola.

Berdasarkan pantauan WIP Senin (10/12), siswa yang duduk di kelas empat itu belajar di Mushola Miftahul Ulum, Desa Pekandangan. Duduk lesehan atas lantai mushola, tanpa meja dan kursi belajar, membuat siswa terpaksa harus membungkuk di atas lantai jika menulis. Hal ini sangat dikeluhkan para siswa. ''(Karena membungkuk), punggung jadi terasa cepat pegal saat belajar, kaki juga kesemutan,'' tutur salah seorang siswa, Sahita.

Para siswa mengaku, belajar di mushola sudah dilakoni sejak Okteober 2012 tersebut membuatnya tidak bisa berkonsentrasi dalam belajar. Karena itu, dia berharap proses renovasi ruang kelasnya segera selesai sehingga bisa digunakan kembali sebagai tempat belajar yang nyaman.

Pendapat senada diungkapkan beberapa  guru SDN Pekandangan 1. Mereka menyatakan, ketiadaan kursi dan meja di dalam mushola terpaksa membuatnya selalu berdiri setiap kali mengajar.

Mereka pun mengaku kondisi tersebut sangat mengganggunya dalam memberikan pelajaran kepada para siswa. Bahkan, akibat terlalu lama berdiri, kakinya pun menjadi bengkak-bengkak.

Sementara itu, selain menempati mushola, para siswa SDN Pekandangan 1 yang duduk di kelas satu, tiga, dan lima juga terpaksa menumpang di Madrasah Raudlatul Ulum Desa Pekandangan. Namun, kondisi mereka lebih baik karena tetap bisa belajar menggunakan kursi dan meja.

Sedangkan siswa kelas dua dan enam, menempati bangunan seolah lama yang kini sedang direnovasi. Mereka pun terpaksa harus rela belajar dengan pemandangan ruang kelas yang dipenuhi bahan-bahan material bangunan.

Kepala Sekolah SDN Pekandangan 1, Muhammad Abu Yazid, saat dikonfirmasi, membenarkan kondisi yang dialami para anak didiknya. Dia menyatakan, terpaksa meminjam bangunan madrasah dan mushola sebagai tempat belajar mengajar siswa dan guru yang ada di sekolahnya.

Yazid mengungkapkan, proses renovasi sekolah memang tidak berlangsung dengan mulus. Dia menyatakan, ada keterlambatan cairnya anggaran sehingga secara otomatis menghambat proses renovasi sekolah.

Ia menyebutkan, pancairan anggaran tahap pertama sudah terjadi pada Oktober 2012 dan  langsung digunakan untuk proses renovasi. Untuk pencairan anggaran tahap kedua dan ketiga, seharusnya sudah turun pada November dan Desember 2012. Namun, anggaran tahap kedua ternyata turun pada 30 November 2012, sehingga baru bisa dicairkan pada 3 Desember 2012. *Ujang B/damuri

RSUD Karawang, Diduga Dana 18M Banyak diPenggal

KARAWANG, WIP

Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab Karawang, dialokasikan sejumlah anggaran baik dari APBN,maupun APBD I dan APBD II.Anggaran tersebut kemungkinan besarnya terserap dalam bentuk pengadaan barang dan jasa, yang pada setiap tahunnya hampir mencapai 18 milyar lebih, namun alangkah terkejutnya bila kita melihat pengajuan anggaran 2012  yang ternyata belum terlealisasi semuanya sedangkan mata anggara sudah terserap hampir sepenuhnya. Kejanggalan  dan dugaan korupsi ditubuh RSUD Karawang mengundang kontorpersi semua kalangan.

Menindaklanjuti penemuan adanya dugaan KKN ditubuh RSUD Karawang WIP mencoba menelusuri proyek pengadaan barang dan jasa anggaran tahun  2012 yang jumlahnya hampir 18 milyar lebih, dari mulai ALKES (alat kesehatan), bangunan intalasi pembakaran limbah, dan pembelian Jenset  yang anggaranya tidak tanggung-tanggung mencapai milyaran rupiah.

Menurut Kahumas RSUD Karawang, Ruhimin,  menyangkal adanya persekongkolan kongkolingkong antara pihak  Rekanan dan Rumah Sakit,  sampai sejauh ini semua mata anggaran yang diajukan sesuai presedur,  katanya.

Lain halnya, dengan pengakuan salah satu mandor tangan kanan rekanan yang mendapatkan salah satu proyek pengadaan barang dan jasa tahun anggaran  2012 yang berhasil ditemu WIP beberapa pekan lalu mengatakan, bahwa untuk mendapatkan proyek ini sudah ada komitmen dengan pihak panitia ataupun PPTK RSUD sebesar 10%  untuk setiap jumlah mata anggaran, yaitu  untuk pengadaan barang dan jasa di RSUD Karawang.Dugaan kejahatan ini sepertinya teroganisir dan patut disoroti oleh pihak berwenang, bahkan ada salah satu rumor mengatakan proyek ini ada campur tangan Dewan Pusat dari Komisi IX dan apabila ada rekenan yang belum bisa menyelesaikan kontraknya akan mendapatkan denda administrasi secara keseluruhan, infonya.

Namun  apa yang dikatakan humas RSUD jauh sekali dengan penemuan WIP dalam paktanya semua pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2012 hampir sebagian besar belum ada bukti pisiknya, hal ini menimbulkan kecurigaan publik yang patut disoroti oleh pihak yang berwenang karena bukan uang kecil bagi anggaran sekarang ini. Apa  lagi kalau kita melihat cara pelayanan yang buruk terhadap masyarakat,  semua membuktikan adanya KKN ditubuh RSUD Karawang.

Sementara itu,untuk pengadaan barang dan jasa pihak RSUD Karawang telah mengajukan pada tanggal 27 januari 2012 yang ditanda tangani langsung oleh Dirut Dr. Hj. Wuwuh Utami Ningtyas, M.Kes., sebagai PA di RSUD,sesuai dengan data Rencana anggaran satuan kerja (RASKA),data Red. Seperti Contoh untuk, Kaos Satpam Rp 1.191.312.760,-, sumber dana BLUD_RSUD.  KSO CLEANING SERVICE Rp 1.859.258.170,-. sumber dana BLUD RSUD. Pakaian Dinas Rp 480 juta, sumber dana BLUD RSUD. Yang jumlahnya tidak  kurang dari 18 milyar,termasuk didalamnya  untuk anggaran membantu pelayanan ke masyarakat Karawang namun sebegitu besarnya anggaran pelayanan kepada masyarakat sangat buruk sekali.  Ini  semua dirasakan  langsung oleh masyarakat Karawang ataupun luar dari Karawang yang sempat berbincang-bincang dengan WIP beberapa pekan lalu.

Ada beberapa pengajuan yang sampai sekarang belum terlealisasikan yakni pengadaan Kaos Satpam dan Baju Dinas, padahal mata anggarannya sendiri diambil dari BLUD RSUD sendiri,ini membuktikan bahwa proyek pengadaan Barang dan Jasa tahun anggaran 2012 RSUD Karawang Syarat KKN dan Wajib digiring kepihak Kejaksaan baik Kajati ataupun Kajagung sebab semua ini sudah jelas membuktikan pihak RSUD telah berkolaborasi dengan pihak rekanan untuk menumpuk kekayaan semata.

Mengomentari terkait pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2012 yang menelan uang Negara sebesar 18 milyar lebih untuk tahun ini,  Kadif Humas LSM Pelopor Putra Bangsa akan melayangkan surat kepada pihak kejaksaan untuk mengaudit semua mata anggaran yang diajukan pihak RSUD Karawang yang ditujukan kepada Negara baik itu APBN ataupun APBD dan kami dari LSM akan ada digaris paling depan untuk menyelamatkan uang Negara dari para koruptor-koruptor RSUD sesuai dengan misi kami dalam penyelamatan uang Negara yang keseluruhan. *Dank

Panitia Pilkades, Desa Bengle Kecamatan Majalaya Diduga Gelembungkan Surat Suara

KARAWANG.WIP

Pilkades di Desa Bengle Kecamatan  Majalaya, sepanjang pengamatan WIP yang mengikuti jalannya pelaksanaan pemungutan suara di desa ini tidak pernah terfikir kalau ada masalah paska pemilihan, sebab melihat kesiapan panitia dan tata cara pelaksanaannya terlihat paling rapi diantara desa desa yang lainnya.hanya saja bedanya panitia terkesan arogan dan tidak kooperatif dengan awak media .

Dari empat kontestan peserta pilkades Bengle muncul nama-nama baru,  1. Ota Sutisna 2. Rosid, 3. Titin Supini (Incumbent), dan  4.  Lia Amelia  yang berdomilisi di Citra Kebun Mas. Nama  Lia Amelia yang akhirnya terpilih sebagai pemenang berdasarkan perhitungan suara mengungguli  Ota Sutisna yang massanya lebih besar dan mendapatkan dukungan penuh tokoh-tokoh lokal Bengle baik tokoh Agama, Pemuda dan tokoh masyarakat dari kalangan pengusaha. Ini yang menyebabkan rasa kecewa dan ketidakpuasan para pendukung, ada apa ini?

Rumor adanya penggelembungan surat suara menyebabkan kontestan tidak mau menandatangi surat berita acara pilkades Desa Bengle, Kecamatan Majalaya bahkan ada kabar panitia mencetak ulang surat suara dengan cara di sken dan dicetak sesuai dengan yang aslinya. Benar  dan tidaknya rumor ini, pihak yang berwajib harus ektra kerja keras mengungkap kasus ini. 

Mereka (simpatisan-red) tidak tahu dan tidak mau tahu politik karena dalam politik  bukan seperti matematika yang satu tambah satu jadi dua dalam politik yang bersifat abstrak ini kemunginan bisa terbalik dan inilah yang menyebabkan anarkis terjadi di Desa Bengle.

Pasca pemilihan semua pihak semestinya harus berfikir jernih dan menyikapi persoalan dengan kepala dingin karena kekecewaan yang memuncak akan menutup akal sehat dan tidak bisa lagi berfikir logis konsekwensi  dari suatu kontes pasti ada yang menang dan kalah seyogyanya sebelum hari H harus ada penandatanganan pernyataan sikap dari kontestan siap menang dan siap kalah disaksikan seluruh panitia dan perwakilan tokoh dari belbagai unsur masyarakat agar hal semacam ini tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang. *Dank