Warga Cimenyan Segel Jalan Proyek Hotel Berlantai 15

KAB BANDUNG,WIP

Warga Kp. Ciosa, Desa Mekarsaluyu, Kec. Cimenyan, Kab. Bandung, menyegel jalan menuju proyek pembangunan hotel berlantai 15 milik PT Bandung Pakar, Pasalnya jalan kampung tersebut menjadi licin dan rusak parah karena masuknya kendaraan berat yang melebihi kapasitas muatan tonasenya.

Penutupan jalan akses menuju proyek dipicu seringnya insiden yang memakan korban. Jalan tanah tersebut kini licin dan becek jika hujan turun. Diduga kuat hal itu terjadi karena banyaknya kendaraan berat proyek hotel melintasi jalan kampung tersebut."Dengan banyaknya kendaraan proyek melewati jalan kampung, jalan menjadi licin. Apalagi saat hujan seperti ini, banyaknya tanah merah yang berceceran di jalan membuat kondisi jalan semakin parah dan rawan kecelakaan," papar Aceng (40), salah seorang warga Ciosa.

Menurutnya, pembangunan hotel yang berada di Kawasan Bandung Utara (KBU) ini membuat warga sekitar resah. Sebab warga takut pembangunan itu memicu terjadinya bencana di daerah mereka. "Apalagi lokasi pembangunan hotel merupakan daerah resapan air," kata Aceng.Selain itu, pembangunan di lokasi itu dipastikan akan merusak lingkungan sekitar. Padahal jelas sekali kalau daerah tersebut termasuk KBU."Jelas bangunan hotel dengan 15 lantai ini tentunya dapat merusak lingkungan sekitaa. Pembangunan tersebut, menyebabkan persediaan air akan berkurang saat kemarau. Sedangkan saat musim hujan, kalau tidak banjir pasti longsor," tuturnya.

Menurut Aceng, selain daerahnya yang terancam kesulitan air dan ancaman banjir serta tanah longsor, ada beberapa kampung lain yang juga bernasib sama. Yaitu Kp. Ligar Jaya Dalam, Ligar Jaya, Cijotang, Parakan Panjang, Bojongkacor, Sekemirung, Bojongmekar, Bojong, dan Cukang Kawung."Daerah ini berada di bawah proyek hotel tersebut, tentunya akan terkena dampaknya kalau terjadi bencana," katanya.Sementara Camat Cimenyan, Dede Sutardi mengatakan, keberadaan hotel milik PT Bandung Pakar tersebut izinnya satu paket dengan pembangunan sebelumnya. "Soal izin ini dulu, sebelum saya menjabat Camat cimenyan,katanya.

Perjuangan Presidium, Tinggal Menunggu Hasil Keputusan Presiden

GARUT SELATAN,WIP

Sosialisasi pemantapan kerja presidium dalam rangka Menyuarakan Kemerdekaan Pemekaran Kabupaten Garut Selatan,berkenaan dengan reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) Kabupaten Garut,dari perwakilan Dapil wilayah V, acara tersebut,bertempat di  Aula Pondok pesantren darul huda,Desa  Purbayani Kecamatan Caringin Kabupaten Garut,yang dihadiri  jajaran unsur muspika wilayah Garut Selatan,seluruh tokoh masyarakat,tokoh pemuka agama,LSM,ormas dan organisasi parpol lain yang ada di wilayah Garut Selatan.inti dari sosialisasi pemantapan kerja Presidium tiada lain menyampaikan laporan hasil usulan perjuangan kerja keras seluruh anggota pengurus Presidium tanpa mengenal lelah dalam rangka pembentukan Daerah Otonomi Baru ( DOB ),berdasarkan surat Keputusan Gubernur Jawa Barat,yang diajukan usulan ke Mendagri dan DPR RI,sekarang  sudah sampai di meja  presiden,tinggal menunggu keputusan Presiden RI untuk segera mengeluarkan surat keputusan rencana pemekaran Kabupaten Garut Selatan.Sementara itu dukungan dari masyarakat Garut selatan sangat antusias sekali ,”menanti untuk segera  di terbentuknya Deklarasi pemekaran kabupaten Garut selatan terbentuk.sesuai dengan Visi dan Misi Presidium tujuannya  ingin mensejahterakan Masyarakat Kabupaten Garut Selatan,” ingin bangkit dari keterbelakangan dan Masyarakatnya akan lebih sejahtera dan mendongkrak roda perekonomian akan lebih maju dan berkembang pesat.
Tokoh Masyarakat Garut Selatan Komar ketika di minta tanggapan terkait rencana Pemekaran  Kabupaten Garut Selatan,yang di Prakarsai oleh Presidium,” ia mengatakan pada prinsipnya kami sangat mendukung untuk segera direalisasikan terbentuknya Deklarasi Pemekaran  Kabupaten Garut selatan,” karena masyarakat sudah menanti Daerah otonomi baru,yang selama ini dimarjinalkan oleh Pemkab  Garut,”untuk itu kami sangat mendukung  sekali untuk mensukseskan terbentuknya rencana pemekaran Kabupaten Garut Selatan,”tegasnya.
Anggota DPRD dari Komisi A yang mewakili Dapil V,Gentur  Trisna Yuana,S.pd.I pada saat dikonfirmasi WIP  Mengenai rencana Pemekaran Kabupaten Garut selatan,Mengatakan pada prinsipnya saya mendukung dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Garsel bersama dengan presisidum ikut  memperjuangkan  terus  supaya tercapai tujuan pemekaran kabupaten garut Selatan,”walaupun  ada moratorium politis,”saya akan tetap maju untuk memperjuangkan terbentuknya pemekaran daerah otonomi  baru Garsel.”apalagi target untuk dijadikan pemekaran tahun 2012 harus sudah Deklarasi,”dituturkannya,”Ia akan melakukan terobasan melalui lobi-lobi  ke DPR RI dan Mendagri,bahkan anggota komisi  II yang ada di DPR RI,sudah merespon baik untuk segera mendeklarasikan  pemekaran kabupaten garut  selatan,”dijelaskannya Gentur ,”bahwa garut selatan kaya akan  potensi alam yang perlu di gali untuk mendapatkan PAD dan meningkatkan tarap hidup ekonomi masyarakat yang lebih layak,”paparnya.
Anggota Presidium Bidang Strukturalisasi dan Politik Drs.JOHAN BUNYAMIN pada waktu dikonfirmasi WIP disela-sela kesibukannya  Sosialisasi Pemantapan Presidium di wilayah Ranca buaya,”Ia menjelaskan pada prinsipnya,”kami selaku pengurus presidium akan terus berjuang untuk  segera terwujud cita-cita perjuangan pihak presidium dalam rangka Pemekaran Daerah Otonomi Baru ( DOB ),untuk mengantarkan Garut Selatan Menjadi Kabupaten Pemekaran Baru,yang maju dan masyarakatnya akan lebih sejahtera Gemah Ripah Lojinawi,”ungkap Johan dengan penuh optimis akan terjadi pemekaran.

Bupati Lampung Timur Korupsi, Mangkir Dalam Persidangan

LAMPUNG TIMUR, WIP

Bupati Lampung Timur, Satono, kembali tidak hadir dalam persidangan perkara korupsi yang digelar di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Bandar Lampung, Senin 11 April 2011.  Terdakwa tidak bisa hadir alatan sakit yang katanya sedang dirawat di Rumah Sakit Medistra Jakarta sejak akhir pekan lalu.

"Untuk kedua kali sidang ditunda karena terdakwa tidak bisa hadir. Kami meminta jaksa untuk memastikan kondisi terdakwa di rumah sakit dengan mengecek langsung,” kata Robert S, ketua majelis hakim yang menyidang pekara ini.

Robert juga meminta jaksa segera mempertimbangkan untuk mengirim dokter independen supaya bisa memastikan kesehatan terdakwa maling uang rakyat sebesar Rp 108 milyar dari dana APBD Lampung Timur. Alatan sakit, sidang dengan agenda mendengarkan dakwaan jaksa itu pun ditunda dua pekan mendatang. 

Sementara itu Ahmad Kohar, jaksa penuntut umum( JPU ) kepada Wartawan mengatakan pihaknya akan segera mengecek kebenaran Bupati Satoto ke RS Medistra dengan memintai keterangan dari dokter yang merawat satoto.

Jika hingga dua pekan depan terdakwa masih beralasan sakit,” kata Ahmad, jaksa akan menunjuk tim dokter independen untuk mengetahui kondisi kesehatan terdakwa yang sebenarnya barang kali alas an saja sakit. “Langkah pertama kami akan meminta keterangan dari dokter yang merawat  Bupati Satono,” katanya.

Sidang perkara korupsi  Maling Uang Rakyat,Bupati Lampung Timur itu diwarnai aksi unjuk rasa oleh puluhan orang yang tergabung dalam Gerakan Cinta Lampung Timur (Genta Lamtim) dan Tim Advokasi Untuk Lampung Timur di depan kantor Pengadilan.

Dalam aksinya itu, mereka mendesak Menteri Dalam Negeri segera mencopot jabatan Satono. “Ini untuk menghormati proses hukum,”  kata Budi Sanjaya, ketua Tim Advokasi untuk Lampung Timur.

Satono diseret ke pengadilan karena dianggap bertanggungjawab atas raibnya dana Rp 108 milyar yang disimpan di Bank Perkreditan Rakyat Tripanca Setiadana yang telah ditutup Bank Indonesia tahun 2008 lalu. Namun, pada 5 Januari 2010 lalu, PN Tanjunkarang menolak dakwaan perkara korupsi Satono. Tiga bulan berikutnya, Kejaksaan Tinggi Lampung kembali mendaftarkan dakwaan ke PN Tanjungkarang dalam perkara yang sama setelah berkas dakwaan diperbaiki.

Ratusan Juta, Dana Bantuan Korban Gempa Diduga Keras Diselewengkan Kades dan Para Pelaku Lainya Perlu Dijerat Hukuman Berat

GARSEL CISOMPET, WIP

Seperti yang telah dilansir dalam pemberitaan edisi sebelumnya,terkait dugaan besarnya Dana Gempa yang sengaja dikorupsi di Desa Sukanagara Kec Cisompet oleh Kades Wawan dan para pokmas akan menjadi target buruan Kepolisian Republik Indonesia,diharapkan masyarakat para pihak yang benar terlibat di dalamnya supaya segera diproses hukum secara benar.

Dengan demikian,sehingga isu yang tengah mewabah di tengah masyarakat,bahwa kepolisian tersebut dinilai  keropos dapat segera disembuhkan.Pandangan masyarakat itu sepertinya wajar-wajar saja mempunyai penilaian kepada kepolisian seperti itu,masalahnya mereka mengalami sendiri sebagai pihak yang merasa dirugikan oleh kades Wawan dan perangkatnya.Namun biarpun katanya mereka sudah diperiksa oleh bagian penyidik polres garut yang bersangkutan tetap bebas berkeliaran,demikian dikatakan sumber.

Sementara itu,salah seorang perwira polda jabar saat diminta tanggapannya mengatakan,mengingat tempat kejadian perkaranya berada di wilayah hukum polres garut,oleh karenanya penangananya di serahkan kepada penyidik polres,”terkecuali pihak polres garut dinilai tidak mampu lagi menangani permasalahan tersebut”,secara prosedur mereka melimpahkan kepada pihak polda. Ditegaskannya, Kepolisian Polda Jabar tidak akan membiarkan setiap tindakan kejahatan yang merugikan Negara dan masyarakat.

Ketika wartawan SKU WIP mengkonfirmasikan hal itu,Kades wawan dengan membusungkan dada, mengatakan,”saya siap dihukum,biarin saya yang bertanggungjawab,seluruh warga Desa sukanagara kebagian semua dana gempa kalaupun nilainya kecil”  tandasnya.

Pengakuan Kades Wawan dalam sepetutar dikemanakan hasil penyunatan dari dana gempa tersebut,dikatakannya, ”dipake membangun Desa Rp. 250 juta, oprasional Desa 36 juta, untuk perbaikan tempat peribadatan 14 juta,dibagikan kepada warga masing-masing 150 ribu”, lainya. apabila dikalkulasikan secara keseluruhannya Dana gempa yang diselewengkan,maka dana tersebut mencapai ratusan juta rupiah.Hal ini kejadiannya terjadi pada pencairan termin pertama tahap ke satu, data red.

Pihak Kecamatan Cisompet,dalam hal ini Camat selaku PJOK tidak bisa hanya tutup mata saja,mengingat camatpun turut merekomdasikan para penerima Dana korban bencana alam dan ikut menandatangani bukti pelaporan pertanggungjawaban (SPJ), yang konon dalam pembuatan SPJ juga dibuatkan oleh pihak ketiga.Oleh karena itu Camat layak dan patut diminta keterangannya oleh penyidik.

Menurut beberapa Sumber yang berhasil dihimpun WIP, bahwa permasalahan pemotongan Dana Gempa tersebut terjadi pula hal yang sama di beberapa Desa lainnya,masih di Kecamatan Cisompet Garut,”jelasnya.Oleh karena itu, ini merupakan pekerjaan pihak kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya, untuk membongkar dugaan kejahatan yang dilakukan secara kolektif.

Pupuk Urea Bersubsidi Rawan Diselewengkan

INDRAMAYU,WIP

Manajer Komunikasi PT. Pupuk Kudjang Cabang Indramayu Arifin mengakui ketika dikonfirmasi WIP, mengatakan bahwa pupuk bersubsidi sangat rawan diselewengkan oleh pihak-pihak tertentu yang selalu mengejar keuntungan dengan cara illegal. Oleh karena itu Airifin berharap selain KP3 yang tugasnya mengawasi pendistribusian pupuk bersubsidi, masyarakat termasuk pers diharapkan ikut mengawal keberadaan pupuk bersubsidi.Hal tersebut kata dia karena perbedaan harga pupuk bersubsidi dengan pupuk non subsidi itu relatif tinggi. Sehingga pupuk bersubsidi rawan diselewengkan pihak-pihak tertentu untuk mengeduk keuntungan pribadi secara illegal.

Menurut Arifin, HET (Harga Eceran Tertinggi) pupuk urea bersubsidi saat ini Rp1.600 per Kg, sedangkan harga pupuk urea non subsidi mencapai Rp3.800 per Kg. Adanya perbedaan harga yang mencapai lebih dari 2 kali lipatnya itu menimbulkan orang dengan cukup mudah menyelewengkan pupuk bersubsidi untuk kepentingan pribadi.

Ia menyebutkan, kondisi pertanian secara umum saat ini baik di daerah Pegaden Kab. Subang maupun di Kab. Indramayu, petani baru saja memanen padi musim rendeng. Sehingga saat ini petani sedang tidak membutuhkan pupuk.Kebutuhan pupuk bagi petani baru terlihat setelah 1 hingga 1,5 bulan berikutnya. Meskipun demikian, katanya Pupuk Kudjang saat ini telah menyiapkan stok pupuk urea sebanyak 81.212,88 ton yaitu stok pupuk urea di gudang lini 2 (pabrik) 7.989,85 ton dan di gudang lini III kabupaten/kota yang termasuk wilayah pemasaran Pupuk Kudjang jumlahnya 73.223,03 ton.

“Stok Pupuk Kudjang di Indramayu saat ini 9.373,4 ton yang tersimpan di gudang lini III Patrol sebanyak 4.348,45 ton dan di gudang lini III Jatibarang sebanyak 5.024,95 ton,” katanya.

Sementara jumlah kebutuhan pupuk urea di Kab. Indramayu pada April 2011, berdasarkan surat permintaan Dinas Peternakan dan Pertanian Indramayu jumlahnya mencapai 6.845,32 ton. Dengan demikian, lanjut Arifin, stok pupuk urea di Indramayu cukup untuk memenuhi kebutuhan petani sampai pertengahan Mei 2011.

“Kalau melihat stok pupuk yang ada, petani tidak usah khawatir dan terprovokasi kelangkaan pupuk yang sengaja dihembus-hembuskan pihak-pihak tertentu. Sebab kenyataannya, stok pupuk jumlahnya melimpah,” paparnya.Selain stok pupuk urea yang jumlahnya relatif banyak, stok pupuk lain seperti NPK di gudang lini II jumlahnya 29.655,33 ton dan stok pupuk organik 11.562,98 ton.