JALAN TALAGASARI KOSAMBI

JALAN KOSAMBI TELAGASARI BANYAK BERLOBANG

MASYARAKAT BELENDUNG,MAJALAYA TAGIH JANJI BUPATI

KARAWANG,WIP

Sungguh indah dipandang mata tat kala saya melintas dijalan kosambi telagasari tepatnya didepan surom motor,pemandangan yang menyolok dan patut disampaikan kepada public dan pejabat pemda karawang hanya untuk mengingatkan Infrastuktural yang digembor-gomborkan Bupati Karawang Drs H Dadang S Muhctar untuk meningkatkan tarap ekonomi masyarakat dan memberikan kenyamanan belum sepenuhnya dilaksanakan,pemandangan yang cukup bagus untuk dikosumsi public hamper juga saya terpeleset masuk lubang jalan tersebut kalau tidak terlihat sebuah pot bunga pohon palm yang sengaja oleh masyarakat disimpan ditengah-tengah  jalan berhotmix sedangkan kedalaman jalan berlubang tersebut hamper mencapai 15 cm,cukup bagi pengendara motor rentan kecelakaan.

Salah satu warga sebut saja bapak icam namanya mengatakan pada WIP”warga sengaja menyimpan pohon palm tersebut ditengah jalan berlobang sebab pada H-2 Idul Fitri 1431 saja sudah hamper 12 orang pengendara sepeda motor yang jatuh disana dan mengalami luka-luka ringan dan kalau tidak kami kasih rambu-rambu seperti itu akan banyak lagi korban berjatuhan,ya angggap saja itu rambu-rambu lalulintas yang bisa meminimalkan kecelakan,apalagi kalau terjadi hujan lobang tersebut sudah tidak kelihatan akibat tergenang air dan itu sangat membayakan pengendara motor dan mobil yang melaju kearah telagsari atau kosambi,”

Lebih lanjut masyarakat meminta kepada Pemerintah terkait Dinas Bina Marga Kabupaten Karawang langsung Kepada Kadisnya untuk segera memeperhatikan jalan tersebut,ini disampaikan langsung oleh masyarakat belendung  dan masyarakat majalaya sebab ke dua desa tersebut saling bersebrangan batas wilayahnya.”kami sangat mengharapkan untuk segera diadakannya perbaikan jalan tersebut jangan sampai pada waktu hujan banyak lagi korban yang berjatuhan akibat terperosok kelobang jalan itu”

Saat WIP mau kompirmasi kedinas Bina Marga Kabupaten mengenai jalan tersebut Kadis atau Kabid sampai berita ini turun belum ketemu.(dank)

DISKRIMINASI

DISKRIMINASI PENDIDIKAN DAN BUTA HURUF

JABAR,WIP Fenomena buta huruf sangat mencengangkan dunia. Saat ini, diperkirakan tak kurang dari 771 juta jiwa penduduk dunia adalah penyandang buta huruf. Tak jauh berbeda, kondisi buta huruf di Indonesia pun masih menjadi persoalan pemerintah kita yang belum tuntas diberantas.Angka penyandang buta huruf di Indonesia masih sangat tinggi, suatu jumlah yang kelak bisa menjadi bom waktu yang bisa menghancurkan bangsa ini.Dari 771 juta jiwa tersebut, diyakini 13,2 juta jiwanya adalah penduduk Indonesia. Beriringan dengan angka ini, jumlah penduduk miskin Indonesia pun tidak sedikit. Berdasarkan data BPS 2005, penduduk miskin Indonesia mencapai 37,17 juta penduduk atau 16,58% dari jumlah penduduk Indonesia. Jumlah itu terus meningkat menjadi 39,30 juta jiwa atau 17,75% dari jumlah penduduk Indonesia pada 2007. Angka buta huruf memang berkorelasi dengan angka kemiskinan. Sebab, penduduk yang tidak bisa membaca secara tidak langsung mendekatkan mereka pada kebodohan, sedangkan kebodohan itu sendiri mendekatkan mereka pada kemiskinan. Gambaran tentang hubungan kebodohan dan kemiskinan bisa diperjelas dengan asumsi seperti ini bahwa orang bodoh bisa dibodohi, oleh karena itu, mereka juga bisa dengan mudah dimiskinkan. Oleh karena itu, sebagai jalan untuk memberantas kebodohan itu, penduduk harus dicerdaskan. Buta huruf yang selama ini menjadi faktor mereka dicap sebagai orang bodoh harus diperangi dengan jalan pendidikan.Upaya pemberantasan buta huruf di Indonesia memang sudah memberikan hasilnya. Bila dibandingkan dengan jumlah buta huruf saat awal kemerdekaan yang mencapai lebih dari 90% dari jumlah penduduk Indonesia saat itu, pemberantasan buta huruf saat ini bisa dikatakan berhasil ("PR", 10/9/2005). Akan tetapi, keberhasilan ini tidaklah sempurna sebelum angka buta huruf di negeri kita mencapai nol persen. Artinya, tidak ada lagi anak bangsa ini yang tidak bisa membaca dan menulis. Ketercapaian angka nol persen buta huruf Indonesia merupakan harapan yang bisa kita wujudkan.Hal utama yang harus dikerjakan untuk menuntaskan buta huruf adalah membuka akses pendidikan yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Persoalannya sekarang, apakah di negeri kita akses terhadap pendidikan bagi warganya sudah mudah?Komposisi penderita buta huruf di Indonesia beragam. Jumlah penderita buta huruf di Indonesia tidak hanya dialami satu generasi, tetapi terdiri atas generasi muda dan tua. Berdasarkan data BPS 2005, dari total angka buta huruf 15 juta penduduk lebih, 10% atau sekitar 1,5 juta di antaranya berusia di antara 15-44 tahun. Dengan demikian, pendidikan sebagai senjata utama penghapusan buta huruf itu senantiasanya harus menyentuh baik generasi muda maupun generasi tuanya.Bab IV Pasal 5 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan, "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu." Kita bisa melihat bahwa secara konstitusional negara memang memperhatikan dan menjamin hak warganya guna memperoleh pendidikan. Jaminan tersebut dipertegas dengan bab IV Pasal 11 ayat 1 UU yang sama berbunyi, "Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan bagi warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun." Namun, sangat disayangkan, di lapangan, kedua ayat ini hanya berlaku sebatas kata-kata di atas kertas. Akses kepada sektor pendidikan masih sangat sulit bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Faktor biaya menjadi faktor utama yang menghalangi rakyat untuk bisa merasakan manisnya layanan pendidikan. Negara masih diskriminasi terhadap warganya yang secara finansial tidak mampu. Banyak sekolah di negeri ini berlaku diskriminatif kepada anak-anak miskin. Kendati ada bantuan pemerintah dalam bentuk bantuan operasional sekolah (BOS), hal itu tidak secara otomatis menjadikan anak-anak miskin bisa mengecap pendidikan. Di luar biaya BOS, masih banyak biaya lain yang wajib dibayar siswa untuk mengenyam pendidikan. Misalnya, untuk buku sekolah, seragam sekolah, atau program karya wisata sekolah.Mahalnya biaya pendidikan merupakan kontradiksi atas konstitusi yang selama ini menjamin hak warga negara untuk mengenyam pendidikan. Komitmen yang setengah hati dari negara untuk mengalokasikan dana 20% dari APBN dan APBD untuk kepentingan pendidikan menjadi hal yang kontraproduktif dalam upaya memberantas buta huruf di Indonesia. Pada sisi lain, sulitnya sebagian besar penduduk kita mengenyam pendidikan tidak lepas dari proses pembangunan yang tidak merata. Masih banyak warga negara yang terpinggirkan dari proses pembangunan sehingga kemampuan mengakses pendidikan semakin kecil. Diskriminasi dari sektor pendidikan dan pembangunan ini harus segera diselesaikan pemerintah sehingga ke depan akses warga terhadap sektor pendidikan semakin besar, yang secara otomatis dari kondisi ini akan tercipta masyarakat yang terdidik yang jauh dari buta huruf. Semoga.Red ***

proyek bandung sentigProyek Bendungan Sentig,” Material Batu dan Pasir digali dari lokasi.” SUMEDANG,WIP. Proyek pembangunan jaringan irigasi wilayah Cimanuk-Cisanggarung sedang melaksanakan proyek perbaikan bendungan dan pengangkatan sedimen di Sentig sungai Cipeles, namum bahan material batu dan pasir dari lokasi tersebut. Bendungan irigasi Sentig yang sedang dalam perbaikan itu wilayah Ganeas s/d Situraja merasa terbantu dengan pengairan yang dialirkan sungai cipeles dari dalam sentig tersebut. Namun hasil kroscek ke lapangan dan didapat keterangan dari para pekerja yang berasal dari Tasik menerangkan kepada WIP bahwa batu untuk pemasangan pondasi memakai batu dari Cimalaka,sementara untuk pemasangan batu muka menggunakan batu dari lokasi sentig. Trmasuk pasirpun,selain dari cimalaka sebagian menggunakan pasir dari lokasi proyek. Proyek tersebut dilaksanakan oleh CV. Satria Perdana yang beralamatkan di bandung. Dengan nilai proyek Rp. 530.963.000,- dengan pekerjaan meliputi perbaikan bendungan, pengangkatan sedimen serta perbaikan puncak penyangga bendungan (PB). Sampai berita ini turun, pihak pengawas serta PPTK kegiatan tersebut belum pernah bertemu, sehingga sulit untuk mempertanyakan dengan adanya exploitasi batu dan pasir untuk proyek pembangunan bendungan sentig tersebut. Apalagi saat dipertanyakan kepada pihak pertambangan maupun BPMPP tidak tahu dan belum ada laporan tentang adanya kegiatan yang menyangkut dan menggali bahan dari lokasi pekerjaan.Kemungkinan besar adanya ekaploitasi batu dan pasir di lokasi bendungan sentig, yang jelas terlepas proyek tersebut didanai dari APBD II, APBD I maupun APBN Retribusi galian C harus masuk kas daerah, karena sebagai salah satu pendapatan yang harus dijaga dan diawasi, ujar salah satu staf BPMPP kepada wip.*Edy MS.

Proyek Bendungan Sentig,” Material Batu dan Pasir digali dari lokasi.”

SUMEDANG,WIP.

           

            Proyek pembangunan jaringan irigasi wilayah Cimanuk-Cisanggarung sedang melaksanakan proyek perbaikan bendungan dan pengangkatan sedimen di Sentig sungai Cipeles, namum bahan material batu dan pasir dari lokasi tersebut.

            Bendungan irigasi Sentig yang sedang dalam perbaikan itu wilayah Ganeas s/d Situraja merasa terbantu dengan pengairan yang dialirkan sungai cipeles dari dalam sentig tersebut.

            Namun hasil kroscek ke lapangan dan didapat keterangan dari para pekerja yang berasal dari Tasik menerangkan kepada WIP bahwa batu untuk pemasangan pondasi memakai batu dari Cimalaka,sementara untuk pemasangan batu muka menggunakan batu dari lokasi sentig. Trmasuk pasirpun,selain dari cimalaka sebagian menggunakan pasir dari lokasi proyek.

            Proyek tersebut dilaksanakan oleh CV. Satria Perdana yang beralamatkan di bandung. Dengan nilai proyek Rp. 530.963.000,- dengan pekerjaan meliputi perbaikan bendungan, pengangkatan sedimen serta perbaikan puncak penyangga bendungan (PB).

            Sampai berita ini turun, pihak pengawas serta PPTK kegiatan tersebut belum pernah bertemu, sehingga sulit untuk mempertanyakan dengan adanya exploitasi batu dan pasir untuk proyek pembangunan bendungan sentig tersebut. Apalagi saat dipertanyakan kepada pihak pertambangan maupun BPMPP tidak tahu dan belum ada laporan tentang adanya kegiatan yang menyangkut dan menggali bahan dari lokasi pekerjaan.Kemungkinan besar adanya ekaploitasi batu dan pasir di lokasi bendungan sentig, yang jelas terlepas proyek tersebut didanai dari APBD II, APBD I maupun APBN Retribusi galian C harus masuk kas daerah, karena sebagai salah satu pendapatan yang harus dijaga dan diawasi, ujar salah satu staf BPMPP kepada wip.*Edy MS.

PROYEK PEKERJAAN BBWSCC CIREBON

Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung Cirebon, mengadakan Pelatihan Sosialisasi dan Kehumasan, dibidang Pengolahaan Sumber Daya Air, yang mengambil tempat di Hotel Zamrud, pada Rabu (08/09/2009)

Acara tersebut, yang dihadiri dari berbagai wartawan baik Media Harian maupun Mingguan dan Lsm, beserta para Pejabat di Lingkunagn BBWSCC Cirebon, tujuan Sosialisasi tersebut, untuk meningkatkan kerjasama di bidang kehumasan BBWS dengan wartawan dan Masyarakat

Diungkapkan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung (BBWSCC) Cirebon, Prijo Sambodo, ketika berbicara pada acara pelatihan sosialisasi dan kehumasan BBWSCC di Hotel Zamrud, Kota Cirebon

Sekitar 13 miliar meter kubik (m3) air yang berasal dari Waduk Sungai Cimanuk Cisanggarung mengalir percuma ke laut tanpa bisa dimanfaatkan optimal untuk kepentingan masyarakat terutama untuk lahan pertanian di area yang dilalui

Untuk mencegah hilang percumanya miliaran kubik air itu, makan ke depan dibuat waduk guna menampung debit air, selanjutnnya akan digunakan untuk kepentingan ratusan ribu hektar lahan pertanian yang lokasinya dilewati aliran sungai Cimanuk Cisanggarung

“Pembangunan waduk jatigede di Majalengka diharapkan akan mampu menampung sekitar 1 miliar kubik air. Sisanya sekitar 12 miliar akan dilakukan dengan membuat sejumlah titik embung atau penampungan air,” tandasnya

Sementara itu disinggung tentang dampak yang ditimbulkan menyusul gempa yang terjadi beberapa waktu lalu, menurut Prijo, sejauh ini tidak berdampak secara signifikan. Tak dipungkiri, kerusakan memang ada tapi sifatnya masih pada taraf normal, diantaranya hanua retak-retak saja

Sebaliknya, ungkap Prijo, akibat gempa kemarin justru berimbas positif terhadap keberadaan Waduk Darma di Kabupaten Kuningan. Pasalnya, sebelum gempa tingkat kebocaran air di waduk itu mencapai 52 meter perdetik, tapi setelah gempa menurun menjadi 22,1 meter perdetik

“Retak-retak yang sebelumnya memang sudah ada kemungkinan merapat karena terjadi getaran, sehingga debit yang hilang itupun berkurang, ini jelas dampak atau sisi baik dari gempa kemarin,” pungkasnya

PROYEK PEKERJAAN BBWSCC CIREBON

BENDUNGAN CIMAMUT MENGGERUS

Pembangunan Bendungan Cimamut,menggerus dan merusak lingkungan, Batu Dan Pasir Dikeruk Dari Lopkasi

Kades,Habis Orang Kecil Ngomong Sama Gegeden Tidak Di Anggap

SUMEDANG,WIP

Pembangunan Irigasi Cikandang Hilir Anggaaran 2010 yang berlokasi di sungai Cimamut mulai menuai masalah.Pasalnya Didalam melaksanakan pisik pekerjaan tidak memperhatikan terhadap keselamatan lingkungan dan melanggar kesepakatan yang telah disetujui bersama dengan Kepala Desa.Justru malah melakukan pengrusakan,seperti mengexploitasi sumber alam batu dan pasir yang dipakai untuk irigasi tersebut menggali dan menggunakan dari sekitar lokasi sungai Cimamut.

Hal ini mengingat kembali peristiwa pekerjaan bendungan Cikandung Girang tahun 2009 yang bermasalah hingga sempat ditutup.Demikian halnya pekerjaan yang seperti tampak dalam gambar bendungan Cimamutpun menggerus lahan yang ada pada lokasi tersebut.Bendungan itu pada hakekatnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat petani,akan tetapi bukan berarti berujung lalu melakukan tindakan brutal pengrusakan,yang akhirnya menuai permasalahan baru,hanya karena merauk keuntungan besar pemborong,akan tetapi lingkungan alam menjadi gersang.

Kepala Desa Hariang,Tatang,selaku kepala pemerintahan di wilayahnya,termasuk wilayah sungai bendungan Cimamut.Ketika dikonfirmasi Tatang mengatakan kepada WIP, saya tidak bisa ngomong serta berbuat apa-apa, habis orang kecil ngomong sama gegeden tidak akan dianggap,tak didengar,padahal padawaktu itu dalam sosialisasi sebelum pekerjaan dimulai sudah disampaikan pada sebelumnya,yaitu jarak 100 meter ke hilir dan jarak 100 meter ke hulu tidak boleh digali,akan tetapi pada kenyataannya…?, Ujar Kades Hariang ,dengan nada kesal.Sementara itu pihak BPMPP Kab. Sumedang,sebagai intansi  yang mempunyai kewengan mengeluarkan perizinan galian mengatakan, belum tau dengan adanya proyek tersebut,apalagi terkait izin.Kita tau bahwa proyek tersebut merupakan kepentingan masyarakat yang perlu diusung bersama,namun bukan berarti bebas beroprasi tanpa aturan dan lantas merusak habitat yang ada,itu namanya menyalahi aturan pemerintah.oleh karena itu kami akan segera melakukan koordinasi dengan seluruh intansi terkaitnya,untuk mensikapi atas laporan dari wartawan,ujarnya.

PT. TIRTA RESTU AYUNDA dari Surabaya,sebagai pihak pelaksana proyek tersebut,sudah sejauhmana mengantongi izin untuk melakukan kegiatan Exploitasi batu dan pasir di wilayah sungai Cimamut itu…?.Menurut mandor dari PT Tirta Restu Ayunda yang ditemui di lapangan,katanya,”batu2 tersebut digali dari lokasi dan dibeli dari masyarakat,Ujar mandor kepada WIP,terjadi kemungkinan termasuk pihak BBWS wilayah Cimanuk-Cisanggarung kurang berkoordinasi dengan yang punya wilayah.Diketahui dana proyek tersebut didanai dari pemerintah pusat(APBN) dengan nilai 3,250 Miliar,namun sepatutnya harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah.Sumber  lain mengatakan,bendungan tersebut dapat diperkirakan bisa mengairi lahan pertanian/pesawahan di dua desa,yaitu Wanajaya di Kec. Surian dan Karang Bungur di Kec. Buahdua.*Tim Red

pedagang resah

              
      


Para Pedagang Pasar Pangalengan Resah Dan Menolak Dipindahkan


Dengan rencana pemerintah Desa Pangalengan memindahkan pasar ke lokasi yang baru,ternyata menuai keresahan dan reaksi penolakan dari para pedagang pasar pangalenga. Apalagi Harga kios di pasar baru itu pun sangat mahal. Untuk kios dengan luas bangunan enam meter persegi harganya mencapai Rp 53 juta. Kami merasa kaget, ketika dipanggil aparat desa lalu disodori rencana pembangunan pasar di lokasi baru.SementaraPasar baru itu akan dibangun di lapangan dekat kantor desa, kata Ketua Paguyuban Pedagang "Sauyunan", Jono Haryono, saat audiensi dengan Komisi B DPRD Kab. Bandung, Kamis (26/8). Menurut Jono, jumlah kios di Pasar Pangalengan sebanyak 417 unit, sedangkan di lokasi baru 700 kios. Harga kios terlalu mahal. Ukuran 2 meter x 3 meter dibanderol Rp 53 juta atau semeter persegi Rp 9 juta.
    Pedagang Pasar Pangalengan,Wawan Kustiawan mengatakan,sebagian besar pedagang merupakan korban gempa bumi pada 2 September tahun lalu. Tidak sedikit pedagang yang belum mendapatkan dana rehab rumahnya. Dengan kondisi seperti ini, kami tidak sanggup membeli kios di lokasi baru. Para pedagang menuntut agar Pasar Pangalengan tidak dipindahkan, tetapi cukup direhab agar lebih baik kondisinya. Apalagi,lapangan yang direncanakan menjadi lokasi pasar baru itu, kini masih ditempati korban gempa. Jangan sampai mengorbankan pedagang, dengan mengatasnamakan penataan Kota Pangalengan.Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kab. Bandung, H. Eddy Hidayat mengatakan, pembangunan pasar harus melibatkan para pedagang. Jangan sampai seperti kasus pemindahan Terminal Soreang. Sampai sekarang ini, kondisi terminal baru itu tetap terbengkalai.
    Pembangunan pasar dan terminal, kata Eddy, harus dilakukan secara terpadu di dalam satu lokasi. Keterpaduan itu memang merupakan ciri khas Kab. Bandung. Dalam penentuan harga kios, juga harus dirundingkan dulu antara pengembang, pedagang, dan pihak pemerintah. Jangan sampai pengembang mengatakan semua kios sudah habis dipesan, sehingga menimbulkan keresahan di kalangan pedagang. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Dinkoperindag) Kab. Bandung, H. Bambang Budiraharjo mengatakan, sejak April 2009 Pasar Pangalengan dialihkan statusnya dari pasar Pemkab Bandung menjadi pasar Desa Pangalengan.Namun,untuk pengoperasian pasar, tetap harus ada perjanjian tertulis antara Pemkab Bandung dengan pihak pemerintah desa.Rencananya,Komisi B akan memanggil aparat pemerintah Desa Pangalengan dan Kec. Pangalengan serta pihak pengembang pasar. Kami akan mengadakan rapat kerja dengan pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan pengembang.Silakan perwakilan pedagang datang agar persoalannya cepat selesai..*US