Transparansi Kepala Desa Sumber Jaya Di Pertanyakan ?

KAB. KUNINGAN, WiP.

Bantuan   Gurbernur Provinsi  (Banprov) Jawa barat untuk Desa Sumberjaya  Kec. Ciwaru Kab Kuningan beberapa minggu yang lalu , hingga berita ini di tulis terkesan ada yang janggal, saling melempar tanggung  jawab terjadi ketika di komfirmasi oleh SKU-WIP , bahkan hingga saat ini dana bantuan  tersebut diduga belum terealisasikan dengan benar.

Dana  bantuan Infrastruktur  senilai Rp.100 jt , di duga ada permainan kotor  oleh kepala desa yang belum lama menjabat ini.  Pasalnya  dana bantuan tersebut saat  di terima oleh pemerintahan  Desa  Sumberjaya  keseluruhan keuangan di kuasai oleh Casda selaku kepala desa , tidak melibatkan kepanitian yang seharusnya di bentuk  dan melibatkan  unsur masyarakat dan lembaga desa  , dalam perencanaan program bantuan tersebut.

Atas informasi yang ada SKU-WIP mencoba mendatangi  kantor Kepala Desa Sumberjaya, namun  saat tiba di kantor , kepala desa  Casda tidak berada di tempat, hanya ada aparatur desa juru tulis (sekdes) dan ngabihi .

Untuk informasi lebih lanjut  SKU-WIP mencoba menanyakan perihal pelaksanaan bantuan infrastruktur  Rp. 100jt kepada  aparatur  desa tersebut , namun kedua aparatur  desa tersebut tidak bisa menjalaskan  terkait  penggunaan dan pengerjaan dana bantuan tersebut bahkan  mengarahkan SKU -WIP untuk menanyakan langsung kepada rakasa bumi dan kepala desa. " saya kurang tau kalau program ini , takut salah. kalau bapak mau tahu bantuan infrasruktur  yang 100 jt ,temui saja langsung kepala desa atau raksa bumi, mereka yang mengelola dan lebih tahu " . ucapnya.

Di karenakan tidak bisa menemui kepala desa  SKU-WIP mencoba menelpon kepala desa sumberjaya , saat di telepon dan terhubung untuk bisa bertemu ,kepala desa sumberjaya beralasan dirinya sibuk, sedang menjenguk warganya  yang sedang sakit di rumah sakit dan meminta SKU-WIP untuk menemui raksa bumi "  maaf pak saya ga bisa ketemu saya sedang menjenguk warga yang sakit di rumah sakit kapan kapan aja ketemu , kalau mau menanyakan bantuan yang 100 jt temui aja raksa bumi "  pintanya memutus komunikasi.

Di karenakan kepala desa beralasan tidak bisa bertemu, SKU-WIP menanyakan keberadaan raksa bumi kepada perangkat desa tersebut . Namun  saat bertemu di jalan desa , lagi lagi berujung  ketidak tahuan raksa bumi terkait bantuan infrastruktur tersebut dan mengarahkan untuk menanyakan kepada kepala desa secara  langsung untuk bantuan infrastruktru yang  Rp.100 jt "  kalau bapak menanyakan kepada saya bantuan infrastuktur yang 100 jt, saya tidak tahu , tanyakan saja langsung kepada kepala desa " jelasnya .

Berharap untuk bisa bertemu dengan kapala desa , SKU-WIP merasa sangat sulit. Untuk hari berikutnya saat di datangi kembali Desa  Sumber jaya nampak kosong tidak ada satupun perangkat yang berada di desa . setidaknya bagaimana dengan pelayanan desa terhadap masyarakat dan dan tamu tamu yang datang dari luar desa itu sendiri jika ada kepentingan.??

Mensikapi hal  ini ,Kepala Desa Sumberjaya,  Casda sepertinya perlu di evaluasi dan di awasi oleh berbagai pihak , agar program bantuan yang masuk di Desa Sumber Jaya di harapkan tepat guna dan tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat desa sumber jaya itu sendiri.dan tidak menimbulkan rentang korupsi.

Alih alih mendapat dana bantuan kepala desa tidak berada di desa sibuk kesana  kemari mencari proyek untuk mendapatkan keuntungan dengan meninggalkan kepentingan masyarakat. *

SMA Negeri 2 Sumedang, Diduga Melakukan Pungli

KAB. SUMEDANG, WiP.

Praktek pungutan liar (pungli) diduga terjadi di Sekolah Menegah Atas Negeri (SMAN) 2 Sumedang. Orang tua siswa yang di minta keterangannya, terkait pungli tersebut sangatlah kecewa, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Orang tua siswa yang namanya tidak mau disebutkan mengatakan,''kami diminta membayar sebesar Rp3,5 jutaan'' jelasnya ketika diwawancarai WIP sesusai dari TU.

Sementara seorang siswi kelas 10 mengatakan bahwa di SMAN 2 Sumedang telah melakukan pungutan, diantaranya untuk SPP sebesar Rp950 ribu dan bangunan Rp2,5 juta.

Kepala sekolah SMAN 2 Sumedang yang didampingi para wakasek dan guru ketika dikomfirmasi membantah adanya pungli di sekolahnya. "Kami sama sekali tidak melakukan pungutan terhadap siswa," kilahnya.Pembelaan kepala sekolah tersebut,cenderung melakukan pembelaan terhadap dirinya,namun fakta di lapangan pungutan itu tidak dapat dibantahkan lagi,karena siswa mengakuinya benar terjadi

Pantauan Tim WiP, Sabtu (6/12/14) SMAN 2 Sumedang sedang melakukan rehab kelas sebanyak 4 lokal (Dana Alokasi Khusus, Rp330 juta) dan RKB 1 lokal (Bantuan Sosial, Rp140 juta).

Harapan masyarakat kepada pemerintah, khususnya bidang pendidikan, untuk lebih mengawasi akan kebijakan yang dikeluarkan sekolah kepada orang tua siswa,untuk tidak  membebani orang tua siswa, terkait banyaknya pungutan-pungutan dengan berbagai alasan.

Padahal pemerintah sudah memberikan dana yang besar untuk menunjang  kebutuhan sekolah, baik di segi prasarana sekolah, bahkan pemerintah juga sudah membuat undang-undang, yang melarang sekolah melakukan pungutan-pungutan kepada orang tua siswa, apakah peraturan tersebut hanya lah wacana saja? ATAU memang sekolah yang tidak mau mematuhi peraturan yang di buat pemerintah? masyarakat meminta melalui DINAS PENDIDIKAN KAB. SUMEDANG, untuk mengawasi dan memberi sanksi bagi sekolah-sekolah  yang melakukan pungli di sekolah. *

Perusahaan Tambang di Bogor Timur, Berdampak Buruk Pada Lingkungan Sekitar

Dampak akumulasi kepada warga sekitar tambang, akibat dari penambangan yang menggunakan bahan peledak, seperti tampak dalam gambar (atas). Lokasi pertambangan diduga menggunakan amdal ganda sehingga akan menimbulkan dampak besar dan penting yang berbeda pula dan tempat pembuangan barang B3 jenis bata api, hal ini harus segera dihentikan dan sangsi hukuman seberat beratnya.  (bawah)

GPATN Di Jawa Barat, Diduga Keras Lahan Empuk Korupsi Para Pejabat Terkaitnya

JAWA BARAT, WiP.

Salah satu program unggulan nasional yang diturunkan di wilayah Hutbun Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 50 miliyar anggaran tahun 2014,diperuntukan program Intensifikasi dan Rehabilitasi kebun TEH Rakyat, patut dan layak diduga jadi lahan korupsi berjamaah.

Kaitan dengan program tersebut disebar di beberapa Kabupaten, namun dalam pelaksanaannya terindikasi dimonopoli oleh pihak Dinas Hutbun Jabar.

Pihak hutbun yang berwenang menangani program tersebut ketika akan dilakukan konfirmasi, bahkan dihubungi berulang kali lewat nomor Hp nya terkesan selalu menghindar dan mengabaikan wartawan, sampai berita ini diturunkan wartwan belum berhasil menemuinya.

Untuk menguap permasalahan ini, SKU WIP akan membongkar edisi selanjutnya,"menelanjangi," dugaan pejabat hutbun yang mungkin terlibat dalam program GPATN ini,Data Red.*

Sejumlah Para Pejabat Di BBWSCC Cirebon, Diduga Bermasalah Jadi Bom Waktu

CIREBON, WIP.

Kementerian pekerjaan umum direktorat jenderal sumber daya air snvt pelaksana jaringan pemanfaatan air Cimanuk Cisanggarung, sebagai dinas intansi yang banyak dibilang orang adalah sebagai lahan basah.

Istilah ini menjadi momok ditengah masyarakat dan bukan menjadi rahasia umum lagi,karena pada umumnya mulai dari Pimpinan,Satker,Para Kabid dan pejabat setingkat dibawahnya seperti PPK memiliki tingkat kesejahteraan yang baik dan kekayaan banyak,hal ini banyak fakta, data red. 

Fakta tersebut dibuktikan dengan gaya hidup pejabat itu sendiri yang tidak biasa lajim dilakukan oleh dirinya, Seperti,memiliki rumah wah mewah,kendaraan wah bagus,makan selalu dilestoran besar wah enak,keluar masuk tempat hiburan dan tidur di hotel megah wah senang dan supir pribadi wah tenang dengan segala wah.
Selain pasilitas dari negara dan keuangan hasil sukat sikut sana sini dugaanya seperti itu,hingga kemungkinan besar berlari pada kesenangan pribadi dan mencari kepuasan,mulai dari main awal daun muda sampai kepada istri simpanan (nikah siri). Ini benar terjadi pada pejabat di beberapa kota/kab, data red .

Kenapa tidak, kendaraan dinas yang mestinya digunakan untuk menunjang kedinasan saja, akan tetapi kebanyakan pejabat digunakan kepentingan di luar kedinasan, pekerjaan yang seharusnnya tidak ditolerir namun malah di legalkan hal tersebut banyak terjadi karena pihak intansi pengguna anggaran bermain mata dengan rekanan kebanyakan nyolong polume pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, hal ini diduga keras terjadi, data red.*

Keluarga Besar Minang Sakato Kab Sumedang, Menolak Keras Minuman Penyebab Pencabut Nyawa Beredar

KAB. SUMEDANG, WiP.

Ketua Perkumpulan Keluarga Besar Minang Sakato Kabupaten Sumedang,Saman melalui sekertaris H. Palis dan bendahara Muvendar Amjal Koto menyatakan prihatin dan kejadian yang luar biasa,dengan demikian secara tegas melarang keras adanya lagi miras oplosan dan gingseng di Kabupaten Sumedang beredar di masyarakat.

Keluarga besar minang sakato,meminta kepada Bupati Sumedang dan aparat kepolisian dapat menindak tegas dan membumi hanguskan minuman yang mematikan tersebut.Beredarnya minuman yang menjadi penyebab hilangnya nyawa seseorang dapat diduga keras ada perlindungan dari oknum kepolisian,demikian sumber mengatakan kepada wartawan. 

Kab Sumedang berharap bersih dari miras,namun pada kenyataannya beredar pula di beberapa Karoke dengan cara pesan lewat HP,hal ini dapat dihentikan kalau pemerintah daerah, MUI, Alim ulama, ormas, LSM, Wartawan, kepolisian, pemuda, tokoh masyarakat dan para elit politik bersatu mengubur dalam dalam. 

Kasus keracunan minuman keras oplosan sepekan terakhir terus bertambah. Banyaknya korban membuat pemerintah Kabupaten Sumedang menetapkan status kejadian luar biasa. Sejauh ini tercatat setidaknya korban tewas di berbagai kota telah mencapai 36 orang dan kemungkinan masih bertambah.

Selama lima hari terakhir, lebih dari seratus orang warga Sumedang Jawa Barat mengalami keracunan minuman keras oplosan. Bupati Sumedang Ade Irawan menjenguk para pasien di ruang unit gawat darurat Rumah Sakit, RSUD Sumedang dan menetapkan kejadian keracunan minuman keras oplosan di Sumedang ini sebagai kejadian luar biasa.

Terlebih, ada pula anak yang menjadi korban minuman keras yang dicecoki ke korban melalui minuman kemasan. Saat ini Bupati Sumedang tengah mempertimbangkan membebaskan biaya perawatan bagi para korban keracunan minuman keras oplosan. *