SMPN 3 Citereup Diduga Keras Menjual Buku LKS Di Sekolah Mengatasnamakan Bajar Sekolah

BOGOR, WIP.

Sangat ironis disaat pemerintah sedang mewajibkan belajar Sembilan tahun dan sekolah geratis, tetapi ada saja sekolah yang terang-terangan menjual buku Lembar Kerja Siswa (LKS) sehingga sangat membebani orang tua siswa. Kalau kita cermati peraturan  Mendiknas no.2 tahun 2008 Pasal 2, penjualan buku apapun tidak boleh dilakukan oleh  pihak sekolah termasuk koprasi.

Oleh karena itu, sangat jelas bahwa sekolah negeri maupun swasta dilarang keras menjual buku apapun baik secara langsung maupun bekerja sama dengan pihak lain seperti distributor atau pengecer untuk dijual kepada peserta didik. Temuan WIP  serta adanya pengaduan dari beberapa orang tua siswa bahwa SMPN 3 Citeureup telah melakukan praktek penjualan Buku LKS kepada siswanya,disekolah bahkan menurut keterangan murid sendiri dan tidak mau disebutkan namaya emang benar membeli buku LKS di sekolah,disamping itu orang tua siswa sendiri menjelaskan terhadap WIP, pembelian buku LKS mencapai Rp 115.000,-/12 LKS ini jelas sangat memberatkan orang tua siswa ditengah himpitan perekonomian. Beberapa orang tua siswa mengatakan kalau pun pihak sekolah mengharuskan siswa punya LKS bisa beli diluar sekolah atau toko buku, tetapi LKS tersebut tidak sama dengan yang ada di sekolah tersebut, ungkapnya.

 Ketika WIP konpirmasi kepada pihak  SMPN 3 Citeureup, Supriyanta sebagai wakil kepala sekolah, mnjelaskan bahwa penerbit yang turun langsung kesekolah dan tidak ada unsur kerjasama dengan sekolah, bahkan dari pihak sekolah tidak memaksakan terhadap siswa maupun wali murid sendiri. Supriyana mengatakan bahwa pihaknya tidak menjual LKS tetapi penerbit itu sendiri menjual langsung melalui bazar sekolah, Jelasnya.  tetapi dari  pihak sekolah diduga keras telah berkoordinasi dengan dengan penerbit tersebut dan ada juga penjualan buku berkedok bazaar di dalam lingkungan sekolah. Disamping itu dalam pemeliharaan sekolah tidak terlalissasi dengan benar. *Rukmana/akew.

Puter Guling Dana BOS Dan BSM

 

Kepala Sekolah SMPN 3 KertaJati,  Selewengkan Dana Pembangunan Gedung Perpustakaan

MAJALENGKA, WIP

SMPN 3 Kertajati dengan kepala sekolah yang baru pada sekarang ini, telah mendapat bantuan pemerintah berupa pembangunan gedung perpustakaan demi membantu peserta didik dalam kegiatan belajar, namun semua itu sangat disayangkan karena tidak berjalan dengan lancar,dikarenakan kepala sekolah kurang transparan terhadap dewan guru dan komite sekolah juga tokoh masyarakat setempat.

Tokoh Masyarakat menjelaskan kepada kepada WIP, Terkait tentang Kejadian itu, Menurutnya " Komite Sekolah Didi Wahyudi Mengatakan  " Kami atas perwakilan orang tua siswa, dengan adanya pembangunan perpustakaan merasa bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah memperhatikan atas kekurangan bahan/ pasilitas tempat Ajar sebagai pendukung KBM, diantaranya ruang perpustakaan sekolah SMP Negri 3 yang baru-baru ini mendapat bantuan, namun di sayangkan dalam pelaksanaan prokyek tersebut menurut aturan harus dilaksanakan dengan swakelola akan tetapi pada kenyataan nya dilaksanankan oleh pihak ketiga (rekanan proyek), di tambahkan Didi, "pembangunan dimulai sekitar tanggal 15 Agustus 2011 dan Pelaksanaan pembangunan perpustakaan dilaksanakan dalam waktu 90 hari kalender dengan dana Rp. 150 juta pada pembangunan 1 ruangan perpustakaan.Namun, "dana langsung dicairkan melalui rekening bank atas nama kepala sekolah, dan dicairkan oleh Ibu Euis yang ditunjuk langsung oleh kepala sekolah, menurut pengakuan Euis selaku bendahara, mengatakan bahwa pencairan telah dilaksanakan dua kali yang pertama sejumlah Rp 60.000.000.00,- dan kedua sejumlah Rp 50.000.000.00,- semua itu diserahkan kepada kepala sekolah, Ketika Wip konfirmasi sdr Tumbang sebagai pelaksana proyek, Menjelaskan pelaksanan pembangungan semua sesuai dengan bistek/ gambar dan menggunakan bahan sesuai dengan (RAB) dengan pembelanjaan dan pengeluaran tidak terlepas dari pantauan kepala sekolah, walaupun kami sebagai pelaksana sangat binggung? karena menurut kepala sekolah dana belum turun, karena pembangunan ini baru 80% dan belum mencampai 90 hari kerja, maka dalam pelaksaan pinising masih ada waktu, bahkan dalam pelaksanaan pembangunan ini kami menggunakan dana talang dulu dari luar. Dijelaskannya lagi Memang benar dana anggaran sejumlah Rp150.000.000.00,- namun saya tidak menerima sejumlah itu karena udah ada pemotongan-pemotongan oleh para pejabat yang terkait jadi kami hanya melaksanakan sisa dari pemotongan itu dijelaskan nya lagi kepada  WIP mengenai berapakah jumlah pemotongan para pejabat yang terkait 'oh masalah itu hanya kepala sekolah yang tahu karena sifatnya rahasia. (menurut keterangan pelaksana) Di tempat berberda, Jajang Wahidin selaku yang terlibat kepengurusaan sebagai sekertaris pembangunaan gedung itu, memaparkan kepada WIP "saya ditetapkan sebagai sekertaris, tapi dalam kenyataannya saya tidak mengetahui apapun bahkan saya tidak tahu tentang apa yang harus saya tulis dalam pembukuan, apa lagi untuk pembuatan SPJ pembangunan, saya tidak dapat laporan sedikit pun, apalagi tentang pengeluaran keuangan maupun nota-nota pembelian barang, sampai sekarang gedung telah berdiri sekitar 80%, Namun Ketika WIP singgung mengenai pertanggung jawaban, "Jajang memberikan jawaban yang sangat singka, sayat tidak tahu itu semua bagai mana kepala sekolah saja sebab sudah di hendel semua oleh beliau, bahkan "Amir pun sebagi bendahara dia tidak mengetahui tentang keuangan jadi pada intinya kami sebagai pengurus yang hanya dibentuk sebagai catatan untuk bahan laporan kalau SOTK ke pengurusan itu ada?. Dalam pantauan WIP di lokasi pembangunan ternyata pelaksanaan baru selesai sekitar kurang lebih 60/70% tinggal penyelsai bagian ters belakang dan lpopon atap belakang dan pemasangan keramik namun barang barang cukup banyak apakah itu pembangunan artau utukapa seperti batu, bata, pasir, kayu, alb, besi, tikwud, yang berjumlah cukup banyak ketika dikomfirmasi sama kepala sekolah ternya itu adalah barang kelebuhan. WIP : apakah dalam pembelajaan tidak disesuaikan dengan kebutuhan sedangkan barang yang dibutukan seperti keramik belum ada dan para pekerjapun tidak ada. Wip melihat kejadian tersebut agar perjabat yang terkait dapat mengantisipasinya agar pembangunan dapat terselesaikan dan segala kekeliruan yang diduga ada indikasi penyalah gunaan dana pembangunan / penggelembungan pembelanjaan. dapat diungkap * EIP/ WIP

.

Masyarakat Desa Cikawung Kecamatan Terisi Sangat Mendambakan Bantuan Dari Pemerintah Akan Rutilahu

Sementara ini bupati indramayu tidak tanggap dan diskriminasi, prihal kepedulian pada masyarakat menengah ke bawah"

KAB INDRAMAYU, WIP

Untuk bantuan rumah tidak layak huni ( RUTILAHU ),  masyarakat desa cikawung rata rata memiliki ekonomi dibawah standar serta berpenghasilan sangat minim, karena mata pencaharian pekerjaan masyarakat cikawung mayoritas buruh tani, pengembala ternak dan wiraswasta, bagi masyarakat buruh tani yang mengelola sawah ladang tanah tadah hujan yang dinilai kurang produktif tanamannya  dan menghasilkan padi satu tahun sekali. Sementara hasil dari pekerjaan sehari-hari tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan dapur apalagi buat membangun rumah?.

Dikatakannya, “Engkar” warga desa setempat, "Memang pada kenyataan nya kami selaku warga dalam kehidupan sehari - harinya rata-rata berpenghasilan sangat rendah, untuk menghidupi keluargapun sehari - harinya kadang tidak terpenuhi, terkadang merasa pusing dan bingung bila sudah mengingat keadaan rumah yang sudah tidak layak dihuni, apalagi bila sudah mulai turun musim hujan rumah kami banyak yang bocor serta tidak nyaman untuk ditempati, maka kami berharap kepada pemerintah dan Bupati semestinya ada kepedulian terketuk hatinya melihat kondisi rumah yang tidak layak huni untuk segera mendapat bantuan.

Ditambahkan Didi kepala desa Cikawung pihaknya sudah berusaha melakukan terobosan untuk mendapatkan bantuan melalui ajuan proposal. Desa cikawung pada saat pilkada bupati dalam prolehan suara hampir mencapai 90% kemenangan Bupati terpilih sekarang untuk itu kepada bupati terpilih Hj. Anna Untuk segera merealisasikan rutilahu.

Sesuai dengan visi misi dan janji janjinya yang konon akan banyak mensejahterakan masyarakat terutama desa Cikawung, namun sampai saat ini masih belum ada realisasi janji bupati.*UCi

Wawan Tidak Loyal Terhadap "PIMPINAN"

KARAWANG.WIP

kalimat yang dilontarkan oleh kepala Uptd BPKB Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang terkait pemberitaan edisi minggu kemarin yang terjadi tumpang tindih SP yang dikeluarkan oleh kepala dinas perhubungan Kab Karawang, atas nama Yulius dengan Wawan,yang didiuga tidak loyal terhadap kepala Uptd BPKB tersebut, menurut nya sikap bawah nya tersebut seolah-olah cuek terhadap pimpinan dan suka membocorkan rahasia pimpinan.hal ini yang membuat SP  Wawan dicabut oleh PLT kepala Dinas Perhubungan Misnen waktu itu. pemberitaan edisi minggu kemarin Kepala Uptd BPKB yang berinisial RFK menghubungi salah satu wartawan terbitan jakarta untuk menghubungi WIP Biro Karawang terkait pemberitaan yang menurutnya telah menyudutkan dirinya itu, padahal sudah jelas dalam pemberitaan edisi minggu kemarin hasil konfirmasi langsung dengan Kadin Perhubungan Kabupaten Karawang yang depinitif.setelah bertemu dengan biro  wip karawang dikantin Dishub, kepala Uptd merasa kecewa dengan pemberitaan tersebut dan meminta untuk memprofilkan Yulius yang menurutnya kinerja dia lebih baik dari pada wawan.

KA UPTD BPKB DISHUB yang WIP konfirmasi, "Malah meninggalkan wip begitu saja dikantin dishub, tempat yang dipilihnya sendiri untuk berkomunikasi dengan wip, padahal saat itu wip telah memberikan keleluasaan terhadapnya bila memang dia berniat melakukan somasi serta hak jawabnya.

Pakta dilapangan sampai sekarang Danru Kir Keliling masih tidak menentu siapapun bisa menjadi Danru untuk melaksanakan pelayanan ke masyarakat. sedangkan keberadaan Kir keliling sangat membantu masyarakat karawang dalam memperpanjang ijin trayek dll. Pepatah mengatakan bagaimana suatu pekerjaan akan mendapatkan hasil optimal bila mana didalamnya masih terjadi silang kata, yang sebenarnya tidak perlu terjadi antar personil dinas perhubungan.terkait ini, kadif humas LSM Pelopor Putra Bangsa berkomentar "Sebaiknya selesaikan dulu antar person jangan dulu mengambil tindakan kalau semua belum jernih dalam tubuh organisasi atau intansi, apalagi ini intansi pemerintah yang mempunyai dedikasi yang cukup dan berpendidikan tinggi, masa hanya salah sangka harus mengorbankan masyarakat karawang. "itulah kalimat yang dilontarkan oleh Wawan Kr selaku Kadif Humas LSM Pelopor Putra Bangsa. *Dank

Karyawan Bank Swasta, Rugikan Uang Nasabah Hingga Puluhan Juta Rupiah

 Diduga Ada Praktek Manipulasi Data …?

KUNINGAN,WIP

Di tengah persaingan antar lembaga perbankan nasional yang kompetitif  dalam mencari nasabah  SKU WIP mensinyalir ada salah satu bank swasta dalam menjalankan fungsinya diluar  Standar operation procedure (SOP) bahkan  tidak memenuhi standar etika perbankan.

Pihak manajemen bank swasta tersebut  di duga dalam menangani para nasabah yang mengajukan kredit  sangat mengecewakan  , dimana nasabah merasa di bodohi dan merasa di rugikan secara financial , bahkan mereka  menilai bank swasta tersebut  telah menjebak dan mempermainkan nasabahnya.

Bagaiamana tidak, nasabah bank swasta tersebut  di minta keharusan membayar 10 % dari  dana pinjaman oleh oknum bank ,setelah dana pinjaman sudah terlebih dahulu di potong biaya administrasi, asuransi , pripacy oleh pihak bank.

Bisa di bayangkan ! berapa uang yang mereka keruk dari nasabah ? Katakan saja  satu nasabah mendapat pinjaman kredit  Rp.100 jt dengan asumsi potongan 10 %. Secara jelas oknum bank tersebut bisa meraup uang Rp. 10 jt dari satu nasabah. jumlah uang yang besar ! bisa mereka kantongi dari satu nasabah. Semua dengan mudah  di lakukan di luar aturan.

Di sisi lain beberapa kalanganpun menilai keras bentuk potongan yang tak jelas itu, potongan illegal tersebut sudah jelas merugikan hak konsumen, bahkan bisa saja  menggerus habis dana nasabah  dan itu tak bisa  di biarkan begitu saja. Apakah ada kemungkinan bank swasta tersebut tidak selektif dalam menerima karyawannya ? yang akhirnya karyawan tersebut melakukan tindakan yang melanggar hukum dan perbank kan?

Mensikapi hal ini SKU WIP akan  terus menelusuri  lebih jauh soal potongan tak jelas dan adanya dugaan oknum yg memanipulasi data nasabah, sehingga   tercabut haknya dan di rugikan. pada edisi berikutnya yang  patut dan layak di telusuri lebih lanjut, baik oleh institusi terkaitnya maupun lembaga hukum.* GTR-Red