Wartawan WIP dilengkapi dengan kartu identitas, pin, surat tugas liputan dan tercantum dalam box redaksi. Bagi yang tidak dilengkapi dengan identitas resmi dan namanya tidak tercantum dalam box, redaksi tidak bertanggung jawab

28 April 2013

Aroma Korupsi dalam Kisruh Naskah Ujian Nasional

JAKARTA, WIP.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh akan membentuk tim investigasi untuk menelusuri proses tender penggandaan dan distribusi soal ujian nasional tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Tim ini juga dibentuk atas permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“Tim ini akan dipimpin bekas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Haryono Umar”, kata Nuh, Senin lalu.
Penggandaan dan distribusi bahan ujian nasional di 11 provinsi mengalami masalah. Pemenang proyek itu, PT Ghalia Indonesia Printing, tak bisa memenuhi tenggat sehingga pelaksanaan ujian nasional di wilayah Indonesia tengah itu terpaksa diundur. Semula ujian nasional dijadwalkan digelar mulai kemarin. Karena terjadi masalah ini, pelaksanaan tes itu diundur menjadi Kamis depan.
“Saya minta tim investigasi mempelajari tender dari awal,” kata Nuh. Ia juga siap pasang badan atas kisruh ini. “Kendati masalah ada di percetakan, saya siap bertanggung jawab,” katanya.
Menurut Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Uchok Sky Khadafi, tender ujian nasional itu sebenarnya sudah terlihat bermasalah sejak awal dan terindikasi korupsi. Misalnya, kata Uchok, PT Ghalia sebenarnya telah diketahui tidak kompeten. “Pemenang lelang seperti sudah ditentukan,” katanya.
Anggota Komisi Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat, Dedi Suwendi Gumelar, juga mencium adanya aroma kecurangan dalam tender bahan ujian nasional itu. Karena itu, kata dia, dalam waktu dekat Komisi Pendidikan akan memanggil Menteri Nuh untuk menjelaskan masalah ini. “Presiden juga harus mengevaluasi menteri ini,” katanya.
Direktur Utama PT Ghalia, Hamzah Lukman, mengakui perusahaannya belum berpengalaman dalam menggarap bahan ujian nasional untuk 11 provinsi. Hamzah mengatakan pihaknya kesulitan melakukan pekerjaan ini. “Jumlah naskahnya memang lebih banyak dan bervariasi,” ujarnya. *Red

Tidak ada komentar: