Wartawan WIP dilengkapi dengan kartu identitas, pin, surat tugas liputan dan tercantum dalam box redaksi. Bagi yang tidak dilengkapi dengan identitas resmi dan namanya tidak tercantum dalam box, redaksi tidak bertanggung jawab

8 Januari 2012

Sistem Pelaksanaan Proyek Pembangunan Infrastruktur Sumedang, Perlu Dikaji Ulang


SUMEDANG, WIP
Sistem pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sumedang sepertinya perlu dikaji ulang, karena walaupun secara kasat mata nampak tenang namun apabila kita mengetahui perjalanan dan pelaksanaan pembangun proyek itu sebenarnya akan tampak segudang pemasalahan didalamnya, hal ini terungkap ketika semua pihak yang berperan didalamnya mengklaim dirinya paling pusing, dari mulai pengusaha yang banyak mengatakan rugi atau tipis hasilnya padahal kalau melihat hasil pekerjaanya pun banyak yang jauh dari yang seharusnya diterapkan dapat kita lihat kenyataan dilapangan , kemudian pemerintah yang mengatur pembagian bagi para pengusaha ini lebih pusing lagi sebab pihaknya merasa tertekan, entah oleh siapa, dan yang lebih parah lagi campur tangannya pihak oknum anggota dewan yang seharusnya menjadi pengawas dalam pelaksanaan proyek tersebut justru ikut bermain didalamnya, yang disinyalir menukangi para pengusaha untuk mendapatkan proyek tersebut, walaupun isu ini sulit dibuktikan tapi kenyataanya seperti itu sehingga diakui atau tidak yang jelas permasalahan ini menambah suramnya pembangunan di Kabupaten Sumedang.
Dengan penomena seperti ini, jelas masyarakat selaku penerima manfaat merasa dirugikan sebab dengan sistim yang diterapkan seperti ini, mungkin  hanya beberapa persen saja dana yang terserap untuk mewujudkan pembangunan ini, paling bagus 50-60 persen yang terserap bahkan kalau diakui secara jujur oleh pengusaha ada yang mencapai 40 persen dana yang diterapkan sudah terbayang seperti apa bentuknya, sejauh mana kekuatanya. Lalu kemanakah dana yang sebagian lagi ? mudah saja mencari dana yang sebagian itu karena ini sudah menjadi rahasia umum. Dapat kita prediksi, pertama jelas pengusaha harus mendapatkan keuntungan, kedua pihak oknum anggota dewan sudah pasti minta jasa atas pengawalan dokumen perusahaan untuk mendapatkan proyek, ketiga pihak pemerintah untuk melicinkan titipan dan sekaligus menentukan pemenang pasti disitu ada jasa lagi, ditambah pemotongan yang sah dari pemerintah yaitu pajak, dari situpun sudah terbayang berapa dana yang harus dikeluarkan pengusaha untuk menutupi biaya tadi, tidak ada jalan lain kecuali mengurangi volume, yang akibatnya hasil dari proyek pembangunan ini kwalitasnya jelek, bahkan bisa dikatakan di bawah standar.
Kalau kita sikapi secara arif oleh semua elemen yang berperan didalam penyelenggaraan proyek pembangunan Kabupaten Sumedang jelas sudah keluar dari jalur, seperti ungkapan beberapa pengusaha yang berhasil ditemui,mereka hampir semua  secara tidak langsung mengakui ketika ditanya bahwa hasil pekerjaanya tidak maksimal, tetapi mereka juga tidak mau jadi kambing hitam atas kurangnya kwalitas pekerjaan yang mereka dapat dari pemerintah tersebut. Diakuinya,” pengurangan anggaran yang diterapkan terhadap pekerjaan kami itu, semuanya untuk menutupi segala pengeluaran biaya kewajiban yang tidak tertulis sebelum pelaksanaan proyek dikerjakan, kalau tidak dari sana dari mana lagi dan itu adalah resiko kami kalau ingin mendapatkan proyek, karena system di Sumedang, ya seperti ini,” kata salah seorang pengusaha yang enggan disebut namanya.
Selain itu mepednya jadwal pengerjaanpun menjadi masalah yang sangat vital dirasakan oleh para pengusaha, sehingga mereka kesulitan mengejar target dan mengantisipasinya dengan  menambah jam kerja, yang lebih lucu lagi entah itu kebijakan siapa dengan alasan menjaga agar anggaran tidak hangus walaupun banyak pekerjaan yang belum seratus persen beres tapi VHO sudah dilakukan, sehingga mengherankan seperti apa bentuk Laporan Pertanggungjawabannya ?? mudah-mudahan saja kejadian di akhir tahun 2011 ini menjadi kajian yang menarik bagi semua kalangan, benar atau salah dalam menerapkan system seperti ini hanya orang yang jujurlah yang akan mengakuinya, disamping itu diharapkan tim pengawas baik dari provinsi maupun dari pusat turun langsung ke lapangan untuk mengaudit semua pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sumedang khususnya anggaran Tahun 2011 ini jangan hanya menerima laporan diatas meja saja.*Edy MS

Tidak ada komentar: