SUMEDANG,
WIP
KPUD merupakan salah
satu institusi yang memang harus netral dalam Pemilu maupun Pemilukada,
demikian pula para staf dan kalangan PNS yang tidak boleh berpolitik, sebab
demi menjaga kestabilitasan lembaga
pemerintahan yang konon, tetap harus dalam roda tengah kenetralan.
Hal semacam ini pula
disampaikan oleh Ketua KPUD Kab. Sumedang Asep Kurnia yang menjelaskan
"Seperti pemberitaan dimedia cetak yang ada disumedang pada beberapa pekan
lalu itu sebenarnya sangat "tidak benar" justru kami sebagai lembaga
yang harus benar-benar netral dan bahkan kami
ingin tahu informasi yang diserap wartawan di luar sana, Ba-Lon
"Bupati-WaBup mana saja yang buming kiranya dikalangan masyarakat",
dan sekiranya ada atau tidak yang melakukan pelanggaran? Hal itu pun kami perlu tahu, kalaupun itu ada
tentunya Panwaslu yang harus bertindak
atau dengan kata lain yang punya kewenangan" tambahnya.
Sementara itu dapat
diketahui hampir pada setiap pemilukada ada saja pelanggaran yang dilakukan
oleh para calon Bupati dan wakil bupati, terutama keterlibatan para PNS yang
turut nimbrung jadi tim sukses, kedepan dengan harapan mendapat kedudukan yang
pantas dan basah juga layak. Diharapkan untuk pemilukada Kab Sumedang yang tidak
lama lagi digelar bisa berjalan aman,
lancar dan kondusip. serta masyarakat memilih bupati yang jujur, amanah,
mengutamakan kepentingan masyarakat semangat membangun, sehingga Sumedang ke
depan bisa nanjer berkembang maju membangun pada galurnya. * Dms
Tidak ada komentar:
Posting Komentar