KOTA BEKASI, WIP
Sejumlah elemen masyarakat kembali
menyoroti tajam Kinerja Walikota Bekasi, Rahmat Effendi. Menurutnya, Pepen - sapaan akrab Rahmat Effendi - telah
gagal memimpin Kota Bekasi. Ketua Umum Forum Warga Bekasi, Abdul Rozak, kemarin
mengatakan tolak ukur kegagalan itu karena tidak terlihat adanya peningkatan
pembangunan yang signifikan, ujarnya.
Menurut Abdul Rozak, sejumlah persoalan
yang paling mendasar dan bersentuhan langsung dengan masyarakat justru makin
menguatkan kegagalan kinerja Walikota Bekasi. "Masyarakat saat ini harus
cerdas dalam menilai pemimpinnya. Apa saja yang sudah diperbuat dan dikerjakan
untuk membangun dan mensejahterakan warganya," tutur Abdul Rozak.
Masalah sampah yang membuat Kota Bekasi
mendapat predikat kota terkotor mendapat perhatian serius Abdul Rozak. Menurut
dia, dengan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi sampah,
seharusnya pemerintah daerah tidak mendapat predikat yang membuat malu seluruh
warga Bekasi itu. "Mereka selalu berdalih, karena minimnya armada
pengangkut sampah. Ya dibelikan dong, warga kan membayar untuk membuang sampah.
Apalagi, APBD Kota Bekasi mencapai Rp2,7 triliun," jelasnya.
Selain itu, Walikota Bekasi tidak berhasil mengontrol dan
menjalankan pakta integritas. "Lihat saja pelantikan pejabat yang terkena
mutasi. Pangkat dan golongan lurah lebih rendah dari anak buahnya. Pejabat
fungsional, ujug-ujug menjadi pejabat structural dengan menduduki kepala UPDT
atau eselon IV," bebernya.
Carut marut dunia pendidikan juga tidak
luput dari kritik Abdul Rozak. Dia mencotohkan persoalan penerimaan siswa baru
(PSB) yang menuai kritik dan protes dari perkumpulan sekolah swasta yang tidak
mendapatkan siswa baru karena sistem bina lingkungan dan prestasi hanya
dijadikan alat kepentingan saja. "Bagaimana kasus PSB membuat hampir
bangkrut sekolah swasta karena tidak memiliki siswa baru," bebernya.
Selain PSB, lanjut Abdul Rozak, Forum
Warga Bekasi mengecam keras rencana pembangunan gedung perkantoran Pemkot
Bekasi 10 lantai. Menurut dia, pemaksaan pembangunan gedung itu menciderai rasa
keadilan masyarakat. "Kita semua tahu, persoalan kesehatan dan pendidikan
yang digembar-gemborkan gratis masih banyak kekurangannya. Pembangunan gedung
10 lantai itu justru membuat sinis masyarakat," jelasnya.
Ditambahkan Abdul Rozak, pelayanan publik
yang buruk oleh para pejabat di Kota Bekasi, dinilai semakin memperlihatkan
kegagalan Rahmat Effendi dalam menjalankan roda pemerintahan. "Kita bisa
melihat dan merasakan sendiri seperti apa pelayanan yang diberikan para pegawai
pemerintahan. Mau ambil e-KTP aja, pegawai kelurahan masih ada yang berani
minta uang sama warga. Itulah kenyataan Kota Bekasi dipimpin Rahmat
Effendi," pungkasnya. *Hasan S
Tidak ada komentar:
Posting Komentar