KADES WALAHAR, “OTORITER & MONOPOLI”

KARAWANG, WIP

Jumat 10/02 saat wip berbincang-bincang dengan sekdes agus ( sekdes  walahar) mengatakan kepada wip, bahwa semua keuangan desa yang pegang adalah kepala desa sendiri baik itu uang hasil IRTD atau uang dari Bantuan Pemerintah atau ADD semua yang memenej adalah kepala desa,sedangkan Bendahara hanya memegang bukti pengeluarannya saja,bahkan untuk membayar listrik dan PDAM saja kades yang mengurus,

Dalam perbincangan ini, wip bisa menyimpulkan kades walahar adalah kades yang otoriter memonopoli terhadap bawahanya,sedangkan bendahara sebagai PPA (pejabat pengguna anggaran) tingkat desa terkesan tidak dipungsikan sebagaimana mestinya, ini sudah merupakan pelanggaran Pratun desa tersebut,sedangkan tingkat Kabupaten Saja Sekda adalah ibu dari rumah tangga kabupaten yang mengatur semua keuangan Pemda kenapa didesa walahar sebagi pemerintah yang paling bawah tidak mempungsikan bendahara sebagai ibu rumah tangga dari desa setempat.

Kadif Humas LSM Pelopor Putra Bangsa Wawan Kr,mengatakan Kepada WIP diruang kerjanya,”kalau semua kepala desa melakukan hal yang seperti desa walahar apa jadinya tatanan administratifi dikabupaten Karawang,”semua kepala desa bisa melakukan KKN dengan hanya menyerahkan Kwitansi sebagai bukti pengeluaran PAD setempat dan ini perlu disoroti oleh pihak infektorat dan intansi hukum yang lainnya,

sekdes walahar membenarkan semua perkataannya saat berbincang-bincang dengan wip jumat 10/02 kemarin,sangat disayangkan tindakan kepala desa walahar yang bersikap otoriter dan monopoli,sedang semua wilayah walahar sudah termasuk jona industry kabupaten karawang yang IRTD nyapun sudah bisa mensejahtrkan warganya.*dank